BP Batam Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian 2020 Dari BPK RI

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam meraih penghargaan BMN Awards 2020 dari Menteri Keuangan RI dalam ajang BMN Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020, Selasa, 22 September 2020, di Jakarta.

Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penghargaan yang diraih oleh BP Batam tersebut, yaitu Pengelolaan BMN Terbaik untuk kategori Sertipikasi BMN.

BP Batam termasuk dalam kelompok 1 bersama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Badan Intelijen Negara (BIN).

BP Batam meraih peringkat Kedua untuk Kategori Sertipikasi BMN. Sementara, peringkat pertama diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan peringkat ketiga diraih oleh Badan Intelijen Negara.

Pada tahun ini, BP Batam juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan penghargaan BMN Awards 2020 ini dilakukan secara daring yang dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan ini Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menteri Keuangan.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengapresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja dalam mengelola BMN. “Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja terbaiknya di dalam mengelola barang milik negara ini. Kita, Kementerian/Lembaga Negara akan diharapkan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik negara,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menegaskan, penatausahaan BMN merupakan sikap yang tidak terpisah dari rasa mengelola keuangan negara. “Dengan kondisi saat ini, peran nyata Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan Covid saat ini, kita melihat banyak Barang Milik Negara yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Asrama Haji Pondok Gede,” terang Menkeu.

BMN Awards atau Anugerah Pengelolaan BMN merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, usai mengikuti rakernas mengatakan, pihaknya merasa bersyukur atas pencapaian BP Batam pada tahun 2020 ini yang telah memperoleh dua penghargaan tinggi dari BPK dan Kementerian Keuangan RI. Purwiyanto mendorong jajarannya untuk berinovasi dan melakukan terobosan dengan berlandaskan pada budaya kerja atau SPIRIT BP Batam.

“Kami mengapresiasi penghargaan dan pencapaian tersebut. Ini menandakan bahwa penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN di BP Batam dilakukan secara serius dan ada peningkatan, dan ini harus kita pertahankan. Kami berharap juga agar ke depan pengelolaan BMN atau aset milik negara di BP Batam ini dapat dikelola lebih optimal. Oleh karena itu perlu ada terobosan dan inovasi dari unit kerja yang menanganinya,” kata Wakil Kepala BP Batam.

Sementara itu, Kepala Biro Umum, Budi Susilo, mengatakan, BP Batam menerima penghargaan untuk kategori Sertipikasi BMN untuk pertama kalinya. Ia mengatakan target di tahun 2019 sebenarnya BP Batam menyelesaikan 20 persil sertipikat, namun kita dapat menyelesaikan lebih dari targetnya sebanyak 43 persil sertipikat yang telah kita siapkan.

“Penghargaan ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak terkait, baik dari Biro Umum, Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Infrastruktur Kawasan, dan juga pengurusan ini kita lakukan ke BPN serta berkerja sama dengan KPKNL. Semoga ke depannya kita dapat bekerja lebih baik lagi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan,” kata Budi Susilo.

Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan pengelolaan BMN (BMN Awards) kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki kinerja terbaik dalam tiga kelompok pada lima kategori, yakni Kategori Utilisasi BMN, Kualitas pelaporan BMN, Sertipikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continuous improvement) dan Kategori Kerja Sama Tata Kelola Antarkementerian/Lembaga (peer collaboration).

(rls/hsn)