JAKARTA,AlurNews.com – Program vaksinasi untuk mencegah infeksi Covid-19 akan segera berlangsung di Indonesia awal 2021 ini.
Sejumlah persiapan pun telah dilakukan Pemerintah salah satunya mendata calon penerima vaksin Covid-19 untuk gelombang pertama.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto pun kembali mengumumkan soal program vaksinasi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Kendati begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu menyampaikan program vaksinasi akan dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
”Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekira pertengahan bulan atau minggu depan. Ini tentu menunggu dari pada Emergency Use Authorization (EUA) dari pada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” ujarnya, Senin, 4 Januari 2021 dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
baca : BPOM Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran
Saat ini Pemerintah, lanjut Airlangga, terus berupa mengamankan suplai vaksin untuk kebutuhan vaksinasi tersebut, antara lain melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, maupun GAVI.
Airlangga Hartarto berharap pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dirinya juga mengingatkan masyarakat agar disipli menerapkan protokol kesehatan.
Pelaksanaan vaksinasi bagi sekira 182 juta rakyat Indonesia, Menurut Airlangga, juga menjadi konsentrasi Pemerintah karena membutuhkan waktu.
“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” ujarnya.
Terkait penanganan Covid-19, Airlangga Hartarto menyampaikan, pada akhir bulan Desember tahun lalu terjadi peningkatan kasus aktif, dengan jumlah kasus aktif per 3 Januari mencapai 110.679 kasus.
Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.
”Pemerintah Pusat akan melakukan dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah realokasi daripada perawatan, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” katanya menjelaskan.
Selain itu, kata Airlangga, akan dilakukan penambahan tenaga kesehatan, terutama peningkatan jumlah perawat.
“Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah daripada tenaga kesehatan, targetnya 10.000 (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara tepat sasaran.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan pasca libur Natal dan Tahun Baru.
“Pemerintah akan mengevaluasi dalam 2 minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal (dan) Tahun Baru liburan, seperti liburan-liburan sebelumnya. Peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus di monitor baik itu di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi,” katanya menandaskan.(**)
 Bidang Perekonomian itu menyampaikan program vaksinasi akan dilakukan setelah adanya izin penggu){kind=link}