BATAM,AlurNews.com – Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kepri menyayangkan tren pemerintah Kota Batam dan BP Batam saat ini yang masih sibuk membangun infrastruktur, tanpa peduli dengan tumbuh kembang ekonomi yang berbasis kerakyatan yang berkeadilan.
Ketua harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) wilayah Kepri, Tony Siahaan, SH menyebut, bahwa Pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang di pimpin Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam juga Ex Officio Kepala BP Batam, disibukkan dengan berbagai perencanaan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, jembatan, taman, bundaran dan lain-lainnya.
Sementara di sisi lain, ekonomi rakyat kecil tidak bergerak. Daya beli masyarakat rendah, parahnya lagi pelaku UMKM seperti ayam kehilangan induk. Tidak tau kemana hasil olahan produk dipasarkan, pemerintah terkesan tutup mata dan tidak peduli.
“Sebagai Ketua harian Dekopinwil Kepri, saya kesal bukan tanpa alasan. Menurut saya, urgensinya pemerintah kota Batam dan BP Batam sibuk membangun infrastruktur untuk siapa? Indeks Kesejahteraan masyarakat bukan diukur dari cantiknya kota, tapi soal pendapatan masyarakat, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain,” tegas Tony.
Tony juga menyebutkan, saat ini Walikota Batam yang juga ex officio Kepala BP Batam memegang kewenangan penuh mengelola anggaran di dua institusi, BP dan Pemko.
Seharusnya tumpuan pembangunan tidak hanya di sektor infrastruktur, tapi lebih kepada pembangunan kesejahteraan manusia dibidang ekonomi kerakyatan.
UMKM Batam misalnya, hari ini tak ubahnya seperti penari di gurun pasir, tarian indah tapi tidak ada yang perhatikan. Pemerintah lupa, bagaimana dulu ekonomi nasional ambruk pada saat terjadi krisis tahun 1998. Pelaku UMKM lah yang tampil didepan sehingga siklus ekonomi kembali bergerak. Sejarah ini tidak boleh di lupakan.
Tony menambahkan, program Wali Kota Batam sekarang yang juga sebagai ex Officio kepala BP Batam, dinilai kurang cermat dan tidak tepat. Betapa tidak, pasalnya program yang dijalankan sama sekali tidak menyentuh program yang berbasis ekonomi kerakyatan, tapi disibukkan dengan pembangunan infrastruktur.
Tony mengungkapkan, Program Walikota Batam selama ini jarang terdengar mencanangkan program ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya memberikan tempat dan ruang bagi pelaku UMKM, bahkan memberikan bantuan permodalan usaha untuk masyarakat kecil juga nyaris sama sekali tidak terdengar. Ini ada apa? tanya Tony.
“Hari ini, pelaku UMKM menjerit, saya tau betul karena saya ada di dalamnya, belum lagi persoalan koperasi yang mati suri, terlalu banyak persoalan yang memang berdosa kalau kita diamkan, saya wajib menyuarakan ini semua, karena tidak selamanya pemerintah benar, mendiamkan sesuatu yang salah justru itu sangat berat pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akherat kelak,” jelas Tony.
(Red)
 Kepri menyayangkan tren pemerintah Kota Batam dan BP Batam saat ini yang masih sibuk){kind=link}