“Isu dualisme antara Pemko dan BP Batam sudah tidak ada lagi. Dua lembaga itu telah bersinergi sehingga pembangunan di segala bidang di Batam berjalan dengan baik,” ujar Nyat Kadir dihubungi via ponsel, kemarin.
Sebagai Mitra BP Batam, Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengatakan, sejak PP 62 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP 46 2007 tentang KPBPB Batam yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 malah naik signifikan mencapai lebih dari 1 persen.
Diungkapkannya, berdasarkan data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibanding dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 4,56 persen. Capaian itu menunjukan pembangunan di Kota Batam sudah pada jalur yang tepat.
“Capaian itu sangat bagus melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.01 persen dan provinsi Kepri tumbuh 4,89% di tahun 2019. Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung dengan data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Walikota merangkap sebagai Kepala BP Batam,” katanya.
Dia lanjutkan, dari laporan BP Batam ke Komisi VI, terdapat
pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama 2020 sangat menggembirakan, malah sudah melebih target. yakni 52 persen. Target investasi masuk USD 225 juta malah melebihi target menjadi 473 juta USD. Negara yang melakukan investasi adalah Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Singapura dan Indonesia.
Selama satu tahun 2020, BP Batam menargetkan investasi Rp14,6 triliun, malah realisasinya melebihi target hingga mencapai Rp22,3 triliun. Realisasi investasi tersebut yakni nilai investasi dari Penanam Modal Asing (PMA) senilai US$643.031.000 atau Rp9.388.262.600.000. Sementara Penanam Modal daerah (PMD) mencapai Rp13 trliun.
Realisasi investasi yang melebihi target pada tahun 2020, saat penyebaran Covid yang sedang tinggi, bukankah hal yang luar biasa. Ini menunjukkan kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi dengan menerapkan PTSP, OSS dan layanan digital lainnya terbukti efektif.
Pencapaian angka yang fantastis tersebut lanjut Mantan Walikota Batam membuat BP Batam percaya diri memasang target investasi di 2021 hingga mencapai Rp.25 triliun.
Begitu juga dengan masalah penyelesaian kampung tua, Nyat Kadir mengatakan SK Walikota Nomor 105 tahun 2004 tentang kampung tua di masa kepemimpinan Nyat Kadir saat ini berjalan dengan lancar. Hal ini karena ada kesepahaman bersama antara dua lembaga tersebut, BP dan Pemko Batam serta didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Nyat Kadir kembali menilai Walikota ex officio Kepala BP Batam merupakan produk sukses dari pemerintah pusat. Sehingga menurut Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VI, Fraksi Partai Nasdem itu perlu dilanjutkan. Sebab selama ini sudah berjalan bagus. Selain itu BP Batam berbeda dari segi wilayah kerja dengan Bintan dan Karimun. sehingga perlu ada satu leader .Jadi pemerintah pusat tidak perlu satukan, Batam Bintan Karimun (BBK), biarkan sendiri -sendiri dan hanya disatukan melalui Dewan Kawasan. Kalau BBK disatukan tentu kendala geografis, regulasi bisa tidak efesien dan efektif. Namun silakan saja penyatuan BBK ini dikaji kembali lebih komprehensif oleh Menko Ekuin , agar tidak bongkar pasang yang justru membingungkan pihak investor.
Tak hanya Nyat Kadir, Wakil Ketua III DPRD Kepri dari Faksi Nasdem, Tengku Afrizal Dahlan juga memberikan tanggapan terkait surat Ketua DPRD Kepri ke Presiden Jokowi. Bahkan ia menyebut, surat yang mengatasnamakan DPRD Kepri tidaklah sah.
“Sebetulnya, kami dari Fraksi Nasdem sangat menyayangkan dengan adanya surat kepada presiden itu, dan kami harus menanggapinya secara serius,” sebut Politisi NasDem itu, Minggu (9/5/2021).
 berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam surat itu){kind=link}