Polemik di DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait surat yang ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 22 April 2021 yang lalu prihal jabatan Ex-officio Kepala BP Batam.
Teddy Jun Askara atau yang familier disapa TJA selaku Ketua Fraksi Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan dukungan terbuka kepada Jumaga selaku Ketua DPRD Prov Kepri atas surat yang dilayangkan kepada Presiden R.I Bapak Jokowi pada 22 April 2021 yang lalu prihal mencabutan wewenang jabatan Walikota Batam selaku Ex-officio Kepala BP Batam.
Lebih lanjut TJA Menyampaikan bahwa dukungan Fraksi Partai Golkar kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri atas surat tersebut bukan karna HM Rudi tidak berasal dari Partai Golkar, tapi lebih untuk kemaslahatan Rakyat secara luas dalam dimensi ekonomi yang harus kita kedepankan.
TJA mengatakan bahwa surat dari DPRD Provinsi Kepri yang di tandatangani Ketua DPRD Provinsi Kepri sangat berdasarkan fakta-fakta di lapangan mulai dari pantauan investasi dan loncatan ekonomi yang justru mundur, surat tersebut hasil dari mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, yang mana seluruh Assosiasi dan Himpunan pengusaha bahkan sudah lebih dahulu menyurati Presiden R.I secara tegas menolak jabatan ex Officio Kepala BP Batam, ini pendapat para pengusaha clear bukan karna kepentingan Partai tertentu, maka saya atas nama Ketua Fraksi Partai Golkar Prov Kepri mendukung penuh bahkan akan mengawal aspirasi tersebut sampai goal.
Di ruang terpisah, menurut Rizki Faisal selaku anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga merupakan Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Kepri, Bicara Badan Kawasan adalah bicara Wilayah Batam Bintan Karimun secara keseluruhan. PP Nomor 41 Th 2021 juga sudah lahir yang fokusnya bicara pada tatanan kebijakan yang jauh lebih besar yakni tentang Penggabungan BP Kawasan Batam Bintan dan Karimun yang bertujuan untuk mempercepat loncatan ekonomi, bukan dimensi teritori Batam semata.
Rizki menyampaikan, jika targetnya mempercepat loncatan ekonomi sesuai cita-cita Presiden Jokowi maka untuk jabatan BP Kasawan Batam Bintan Karimun harus di pegang oleh figur-figur yang Professional dan bisa mensinergikan tiga wilayah tersebut (Batam, Bintan, Karimun) bukan kebijakan yang terpisah-pisah, apalagi sampai melahirkan raja-raja kecil yang merasa kekuasaannya di daerah tak terbatas, lebih parah lagi jika dari figur Politik, hal ini penting saya sampaikan ntuk menghindari gesekan-gesekan politik bahkan tumpang tindih kepentingan-kepentingan politik, bahkan bagi-bagi kue hasil kekuasaan secara tidak professional.
Kedepan jika kekuasaan ex efficio sudah dicabut BP Batam harus mulai berbenah, mulai dari target dan telaah kerja agar tidak tumpang tindih, mau jadi pengusaha atau mau melahirkan dan mendorong pengusaha untuk lahir, targetnya harus berubah dari sekedar angka-angka perolehan untuk tambahan devisa menjadi angka-angka investasi, ini penting agar BP Batam tidak kehilangan arah seperti saat ini, harusnya mendorong lahirnya investasi dari berbagai pengusaha malah ribut dan kucing-kucingan dengan pengusaha, tutup Rizki Faisal.
Selain Fraksi Partai Golkar DPRD Kepri, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kepri yang juga Ketua Harian Dekopin Provinsi Kepri, Toni siahaan, angkat bicara, Senin (10/5/21)
Ia mengatakan, untuk mempercepat loncatan ekonomi sesuai cita-cita Presiden Jokowi maka untuk jabatan BP Batam Bintan Karimun (BBK) harus di pegang oleh Kelompok Professional.
“Terutama yang memiliki Jaringan Internasional, hal ini penting untuk menghindari gesekan-gesekan politik bahkan tumpang tindih kepentingan-kepentingan politik,” kata Toni.
“Bicara efektif atau tidaknya jabatan ex Officio BP Batam adalah bicara fakta-fakta investasi dan loncatan ekonomi yang terjadi di lapangan,” kata Toni.
Terlebih, ada PP Nomor 41 Th 2021 juga sudah lahir yang fokusnya bicara pada tatanan kebijakan yang lebih besar tentang Penggabungan BP kawasan Batam Bintan dan Karimun. “Kita harapkan ada sikap pemerintah pusat, untuk mempercepat loncatan ekonomi, bukan dimensi teritori Batam semata,” harap dia.
Diungkapkan, keluarnya surat DPRD Kepri, terkait jabatan ex Officio BP Batam kepada Presiden RI, langsung direspon Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kepri dan Drs Nyat Kadir yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI dari partai Nasdem dapil Provinsi Kepri. Mereka dinilai reaktif menyikapi, untuk mendukung jabatan ex Officio BP Batam yang dipimpin oleh kader partai Nasdem yakni HM Rudi.
“Artinya jika kita ingin diskusi serius tentang efektif atau tidaknya ex Officio BP Batam maka mari kita bicara untuk kemaslahatan rakyat secara luas. Dalam hal ini, kita lihat dimensi ekonomi. Bukan serang menyerang dan dukung mendukung kader Parpol tertentu, sehingga mengesampingkan obyektivitas kita,” himbaunya.
 berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam surat itu){kind=link}