Toni mengajak semua pihak untuk bicara fakta-fakta di lapangan bukan sekedar data-data yang menyesatkan. Bicara fakta-fakta investasi dan loncatan ekonomi di lapangan harus mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha.
“Faktanya semua Assosiasi dan Himpunan pengusaha sudah menyurati Presiden RI secara tegas menolak jabatan ex Officio Kepala BP Batam, ini pendapat para pengusaha clear bukan karna dipegang oleh Partai tertentu,” tegasnya.
Kian ramainya komentar terkait Suratnya yang ditujukan ke Jokowi. Jumaga Nadeak pun akhirnya angkat bicara.
Dilansir dari hariankepri, Jumaga mengatakan, surat yang dikirimkannya ke Presiden itu tujuannya bukan untuk mengevaluasi posisi HM Rudi sebagai Wali Kota Batam, sekaligus ex-officio Kepala BP Batam.
Namun surat itu, bertujuan untuk memberikan penilaian jika selama ini posisi ex-officio itu, tidak seperti yang diharapkan selama ini.
“Itukan penilaian saya sebagai Dewan Kawasan, kalau ex-officio itu tidak hebat-hebat kali. Itu saja kok intinya. Harusnya disimak dulu isi surat itu,” katanya, Senin (10/5/2021).
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, jika ada pihak yang merasa keberatan dengan surat tersebut, seharusnya pihak itu melayangkan surat kepada dirinya. Bukan justru berkoar-koar di media massa.
“Kalau keberatan silahkan kirim surat ke saya, kan begitu etikanya,” tegasnya.
Para Politisi di Kepri hingga Ketua LSM saling lempar pernyataan ditengah publik. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Muhammad Rudi yang merupakan Walikota Batam Ex-officio Kepala BP Batam.
Imbas kehebohan para Politisi itu terkait Ex-officio Kepala BP Batam, Warga Batam pun langsung ikut beraksi.
Muhammad Jasming Agus, Mahasiswa di Kota Batam salah satunya. Ia menilai, para Politisi tersebut terkesan hanya sibuk terkait Ex-officio Kepala BP Batam ditengah pandemi Covid-19 yang kian mengganas di Kota Batam.
“Kenapa soal Ex-officio Kepala BP Batam saja disibukkan. Ini Corona kian mengganas. Apa tidak lebih baik, fokus dulu dengan persoalan pencegahan pandemi Covid-19,” kata Jasming.
Jasming sebagai pemuda sekaligus mahasiswa mengaku, miris melihat konflik yang dimunculkan di tengah publik.
“Sebagai mahasiswa, sangat menyayangkan hal ini. Mereka saling jawab, saling kritik. Dan itu kurang baik ditengah pandemi. Kasihan pasien Covid-19 jika melihat konflik ini. Mereka seakan mempertontonkan saling mencari pembenaran kelompoknya. Tidak ada yang mau menahan diri,” katanya.
Terkait Ex-officio Kepala BP Batam, Jasming menilai. Konflik itu telah muncul ketika Ex-officio akan diterapkan dan hingga saat ini. “Dizaman pak Walikota Batam Ahmad Dahlan. BP Batam dan Pemko Batam sepertinya adem-adem saja. Tidak seperti sekarang. Sebelum disahkan dan sampai disahkannya Ex-officio, pada ribut. Apa ini harus diperlihatkan ke Masyarakat? katanya lagi.
Jika Ex-officio Kepala BP Batam dinilai belum memberikan nilai positif bagi ekonomi Batam sesuai pernyataan Ketua DPRD Kepri. Jasming menyarankan agar Presiden Jokowi segera memberikan respon.
“Presiden atau Ketua Dewan Kawasan BP Batam lah yang punya kuasa untuk menentukan sikap dan solusi apa yang harus diambil. Jika baik, lanjutkan. Jika tidak, segera dihapuskan saja (Ex-officio). Berikan solusi terbaik untuk Batam. Jangan selalu dimunculkan konflik yang dapat menghambat kemajuan Batam. Apalagi sekarang lagi serba sulit,” menurutnya.
“Dengan konflik para Wakil Rakyat ini. Jangan sampai mengorbankan masyarakat. Tidak semua masyarakat mengerti soal ini. Masyarakat saat ini hanya ingin tahu, kapan Corona ini berlalu. Corona mengganas malah sibuk itu!, sebut Jasming.
Tak hanya Jasming, Boby Candra warga Batam juga berkomentar, bahwa hebohnya soal Ex-officio Kepala BP Batam, sarat akan kepentingan politik golongan.
Bahkan ia juga ikut mengkritik soal jabatan Ex-officio Kepala BP Batam yang diakuinya belum begitu memberikan efek positif secara luas bagi masyarakat dikalangan bawah.
“Apa bedanya? Toh sekarang Ex-officio gitu-gitu saja kita sebagai masyarakat. Lapangan kerja masih susah juga. Lahan tidur masih banyak,” katanya.
Menurut dia, soal lapangan pekerjaan atau ekonomi masyarakat di Batam menurun bukan disaat pandemi Covid-19 melanda Batam. “Sebelum corona kita susah sulit cari kerja. Jangan jadikan corona sebagai alasan. Disinilah pemimpin dituntut untuk mencari plan A atau plan B, harus pandai menciptakan sesuatu yang setidaknya bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Kalau alasannya hanya Corona. Lalu kami sebagai masyarakat harus bagaimana. Perjuang bangkit sendiri gitu? tanya Boby.
Boby yang juga aktif di pergerakan ekonomi kerakyatan di Batam juga menyinggung, beberapa tahun belakangan, dimana ketika Kepemimpinan Rudi-Amsakar, banyak pedagang kaki lima yang tergusur tanpa adanya solusi untuk kembali berjualan mencari nafkah untuk keluarganya.
“Kita bicara ekonomi kerakyatan lah. UMKM lah. Sudah berapa banyak pedagang kaki lima digusur di zaman pak Rudi-Amsakar, sebelum Ex-officio dan sebelum corona ya? Ada gak tempat pengganti untuk mereka berjualan kembali? Artinya, kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dibawah bukan pas Corona. Tapi kesulitan itu disebabkan, kurangnya perhatian pemerintah,” menurut dia.
“Lihat saja Simpang Rusak. Sekarang tinggal nama? Sekarang, disaat Kepala BP Batam dijabat Walikota Batam, apakah terlihat adanya dukungan untuk pelaku usaha kecil? Lihat pedagang pasar Induk Jodoh? Kemana semua mereka? tanyanya lagi.
Apapun itu, Boby berharap, para Politisi di Kepri tidak hanya sibuk soal Ex-officio Kepala BP Batam. “Kami tak perlu alasan Corona, lakukan yang bisa dilakukan sebagai pemimpin. Jangan mengeluh, cukup lah kami sebagai masyarakat yang mengeluh dari dulu. Kami ikuti himbauan Pemerintah, kami berusaha menjaga kesehatan, walaupun kesehatan itu sulit ketika ekonomi kami masih terancam. Ex-officio atau tidak, kami harap Batam bangkit lagi,” harapnya.
“Jangan korbankan kami sebagai masyarakat, demi kepentingan kelompok,” tegasnya.(Hsn)
 berkirim surat ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam surat itu){kind=link}