Batam, AlurNews.com – Bangunan Pasar Induk di Jodoh, mulai dibongkar, Senin (26/7/2021). Pembongkaran bangunan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Sekda Kota Batam, Jefridin di Kawasan Hotel Pasific Jodoh, Senin (26/7/2021).
Bekas bangunan Pasar Jodoh tersebut, merupakan aset pemerintah. Rencananya akan kembali dilakukan pembangunan dengan konsep yang baru.
“Hari ini akan mulai dilakukan pembongkaran oleh tim terpadu yang jumlahnya sekitar 300 orang,” kata Jefridin (dikutip dari gowest.id)
Awalnya pembongkaran berjalan lancar dan tertib. Bahkan para pedagang dan tim terpadu bahu membahu memindahkan barang-barang milik warga di sekitar lokai.
Namun saat alat berat mulai menghancurkan gedung bangunan tiba-tiba suasana menjadi riuh karena salah seorang warga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.
“Heh, bagaimana ini warga kami ada yang meninggal, kalian harus bertanggung jawab” , teriak salah seorang warga sembari menangis.
Kejadian ini menjadi sorotan beberapa tokoh politik dan masyarakat kota Batam. Ernawati Sekretaris DPC PDIP Kota Batam sekaligus Wakil Ketua Kadin Kepri juga memberikan tanggapan.
“Tindakan seperti itu sama dengan membunuh. Sangat tidak relevan ditengah kondisi pandemi yang mengganas dan masih dalam masa PPKM level 4 bahkan diperpanjang sampai 2 Agustus, malah ditambah lagi dengan penertiban dipasar induk bahkan menelan korban jiwa.” kata Ernawati melalui pesan tertulis.
“Harusnya ditengah kondisi pandemi dan bahkan pemberlakuan PPKM saat ini sangat dibutuhkan suatu kebijakan yang pro rakyat sebagai bentuk kepedulian terhdp rakyat yg nyaris ekonominya lumpuh total. Toleransi dong harusnya…” lanjut Ernawati.
Masyarakat dituntut untuk mematuhi pemberlakuan PPKM demi memutus mata rantai penyebaran Covid19, ini malah pemerintah memicu terjadinya kerumunan dengan dilakukannya penggusuran di pasar induk tersebut, lanjut Erna.
“Sangat mengecewakan, saya sangat prihatin terhadap orang yang memberi perintah penggusuran ditengah pandemi dan penerapan PPKM saat ini. Menurut saya orang tersebut sama sekali tidak punya hati. Parahnya lagi gara-gara tindakan tersebut nyawa seorang perempuan tiada. Benar-benar gak punya hati.” pungkas Erna
Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho juga mempertanyakan kebijakan Pemko Batam itu, Senin (26/7/2021) di Batam. Udin menyesalkan kebijakan penertiban dengan menggusur warga Batam yang tinggal di Pasar Induk Jodoh, saat Pandemi Covid-19.
“Kita sangat disesalkan kok bisa ada penertiban disaat masyarakat tengah menjalankan PPKM,” ujar Udin.
Seharusnya, dinilai saat pandemi Covid-19 ini masyarakat tengah susah secara ekonomi, ditambah lagi dengan penerapan PPKM yang lebih mempersempit ruang gerak masyarakat, seharusnya kondisi ini menjadi pertimbangan pemangku kepentingan.
“Jangankan masyarakat, kita saja di dewan (DPRD, red) terdampak secara ekonomi, harusnya jadi pertimbangan,” terangnya.
Belum lagi menurutnya, tidak ada ketegasan pemerintah dalam proyek tersebut, karena sudah berkali-kali dilakukan penertiban tetapi setelah itu dibiarkan dan akhirnya masyarakat kembali mendiami gedung tersebut.
Terakhir, politisi dari Dapil Bengkong Batuampar ini menyoroti belum adanya kejelasan nasib masyarakat yang mendiami lokasi tersebut, kemana mereka akan menetap setelah digusur dari lokasinya.
“Mereka hanya menyambung hidup, apakah dipikirkan kemana setelah penggusuran,” pungkas Udin (dikutip dari catatanbatam.com)
Ketua Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam, Muhammad Noer menyebut pihaknya memprotes keras terkait insiden yang menimpa seorang pedagang bawang. Pembongkaran seperti ini kenapa berakhir dengan musibah duka cita.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pemko Batam tidak berprikemanusiaan. Bahkan, sejumlah pedangan yang ditertibkan belum tahu akan beejualan dimana setelah ini.
“Sekarang ini kondisi masih sangat sulit, PPKM Level IV malah dilakukan penggusuran, apalagi sampai hilangnya nyawa seseorang. Para pedangan juga akan sulit mencari tempat berjualan saat ini, paska dilakukan pembongkaran itu,” katanya, Senin (26/7/21).
Noer menilai, apa yang terjadi harus ada yang bertanggungjawab. Apalagi ini menyangkut nyawa seorang manusia harus ada yang diperiksa oleh pihak yang berwenang. Masalah pasar induk ini, lanjut Noer, seperti benang kusut yang sulit terurai kembali.
“Pemerintah memang akan merelokasi para pedagang dan merevitalisasi pasar agar lebih teratur. Namun, harus dengan cara yang manusiawi, jagan sampe ada korban seperti ini,” ujarnya (dikutip dari liputan98.com)
Fraksi Golkar DPRD Batam mengecam keras penggusuran pasar induk yang dilakukan Pemko Batam di Sei Jodoh Batam, Senin (26/7/2021). Golkar meminta Pemko Batam dalam hal ini Wali Kota Batam sebagai pimpinannya harus bertanggungjawab atas meninggalnya seorang warga saat penggusuran tersebut.
“Saya sangat menyesalkan penggusuran yang dilakukakan oleh pihak Pemko Batam melalui Kadisperindag Kota Batam. Seharusnya di tengah Pandemi yang sedang terjadi dan dalam masa PPKM level 4 ini, seharusnya Pemerintah kota Batam mengikuti instruksi Pemerintah pusat untuk mencegah kerumunan massa,” ujar Jimmy Nababan, anggota komisi I DPRD Batam dari Fraksi Golkar.
Ia mempernyatakan penggusuran di tengah kondisi masyarakat yang lagi kesusahan dan kesulitan secara ekonomi.
“Lagian penerapan PPKM itu kan untuk mempersempit ruang gerak masyarakat. Seharusnya ini menjadi pertimbangan Pemko Batam,” katanya.
Menurut Politisi dari Dapil Batuaji ini, dengan adanya penggusuran, otomatis akan terjadi kerumunan massa.
“Sudah pasti kerumunan massa. Dan tidak menutup kemungkinan akan disana terjadi penularan Covid-19 yang grafiknya sedang menanjak di Batam,” tambahnya (dikutip dari 45merdeka.com)
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Gustian Riau mengaku tidak punya opsi bagi warga yang saat ini masih memilih tinggal di area tersebut. Pembongkaran sendiri diakui dilakukan, setelah sebelumnya lelang pembangunan area baru telah selesai dilaksanakan.
Disebut, pembongkaran lapak yang dijadikan tempat oleh warga, merupakan syarat dari pemerintah pusat, dapat dapat mengeluarkan bantuan pembangunan Pasar Induk Jodoh. “Pembongkaran salah satu syarat dari Kementerian agar dana turun. Karena lelang sudah selesai, dan lokasi ini akan dibangun kembali dengan konsep yang lebih modern,” tegasnya.
Gustian mengakui bahwa selama ini pembongkaran memang terkendala dengan adanya warga yang memilih tinggal di area tersebut. Disebut, ada oknum yang menjual lokasi lapak dan disulap menjadi rumah sederhana serta disewakan dengan harga murah.
“Sudah setahun dan kita memang terkendala karena ada oknum yang sengaja menyewakan lapak untuk tempat tinggal,” ujarnya mengakhiri.
(HSN)
. Pembongkaran bangunan diawali dengan apel bersama yang){kind=link}