AlurNews.com – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali terjadi namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai kementerian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.
“Auman-nya kencang tapi tidak bisa ‘menggigit’. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” kata Sukamta dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (14/9/2021). Ia mengatakan bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber.
Baca juga: Ansar Lantik 6 Pejabat Utama Pemprov Kepri
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengaku khawatir ada data-data lain yang mengalami kebocoran, setelah sebelumnya terjadi kebocoran data dunia bisnis dan kesehatan. “Bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” ujar Sukamta.
Ia meyakini serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan, dan sosial. Karena itu, ia mendesak pemerintah mengevaluasi serta membenahi tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Sukamta juga memberikan catatan lain atas maraknya serangan hacker berasal dari China. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.
“Indonesia bekerjasama dengan China di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar oleh hacker China. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi,” jelas legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
Baca juga: Sosok Suroto Dianggap Jadi Pahlawan dan Diundang ke Istana
Sebelumnya, The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menemukan ada ada 10 kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.
Sukamta menilai, spionase oleh Mustang Panda kemungkinan bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis. “Bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” imbuh Sukamta sembari menambahkan, bila ditemukan kejadian tersebut merupakan spionase yang direncanakan. Ia meminta dengan tegas Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah China.
