JAKARTA, AlurNews.com – Anggota Komisi V DPR Irwan meminta pemerintah mencabut ketentuan yang mengharuskan pelaku perjalanan darat dengan jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan memiliki hasil negatif tes PCR atau antigen.
Irwan berpendapat, ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 itu membingungkan publik dan tidak efektif untuk dilaksanakan.
“Seiring rencana pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen saya minta sebaiknya Surat Edaran Kemenhub ini dicabut saja. Hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan,” kata Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).
Politikus Partai Demokrat itu mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Misalnya, bagaimana cara petugas membedakan masyarakat yang bepergian di atas ataupun di bawah 250 km.
“Apakah tidak menimbulkan kemacetan dan permasalahan transportasi darat lainnya?” kata dia.
Menurut Irwan, jika aturan itu dibuat untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru, sebaiknya pemerintah mengeluarkan larangan mudik dengan tegas.
Lebih lanjut, Irwan juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai menjadi kongsi bisnis perusahaan PCR dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR.
