Problem Data Penyandang Disabilitas
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengaku miris melihat data penyandang disabilitas di Indonesia yang belum tepat.
Hal itu dia sampaikan pada Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021.
Gufron menyebut jumlah penyandang disabilitas yang tertera dalam survei sosial ekonomi nasional (Sensusnas) belum terdata by name by address.
“Sebenarnya kami agak miris mengenai data, yang kami tahu data Sensusnas ada 34 juta, tapi kami gak tahu itu orangnya siapa, disabilitasnya apa, dan jenjang pendidikannya apa,” kata Gufron di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (1/12).
Padahal menurut Gufron, data tersebut diperlukan guna memberikan program yang tepat guna untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas.
Data yang tepat juga bisa membantu pemerintah untuk membuat program pengembangan kemampuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan disabilitas.
“Makanya kami butuh Kemensos, Dinsos, Dukcapil, BPS, itu bekerja sama untuk mendata jenis disabilitas, alamat, nama, agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ucap Gufron.
Dalam acara yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku telah menyiapkan tiga strategi untuk membuat lingkungan inklusif agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Keberpihakan kepada penyandang disabilitas dilakukan Kemensos dengan memperkuat tiga strategi. Yakni memperkuat lingkungan yang inklusif, mengurangi ketidaksetaraan, dan menumbuhkan kepemimpinan dari penyandang disabilitas,” kata Risma.
Sebelumnya PPDI menyatakan ada sebanyak 34 juta WNI penyandang disabilitas di Indonesia. Namun hanya 0,01 persen penyandang disabilitas yang masuk dalam pasar tenaga kerja.
PPDI menjelaskan tantangan yang harus dihadapi penyandang disabilitas untuk masuk pasar tenaga kerja yakni pendidikan, kualifikasi, kemampuan, hingga sarana infrastruktur untuk bekerja. (RS)
 .){kind=link}