Resmi Jabat Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Bertekad Kembangkan UMKM Kepri Berdaya Saing Produk Luar Negeri

Foto :ist

AlurNews.com, Batam – Resmi menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin bertekad mengembangkan produk UMKM Kepri bedaya saing produk luar negeri.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu membeberkan sejumlah kebijakan yang akan ia kawal dan perjuangkan hingga tahun 2024 mendatang.

Selain permasalahan labuh jangkar dan pusat pengelolaan ikan yang begitu pelik, Wahyu juga berupaya mengembangkan serta memperjuangkan produk UMKM Kepri agar tak kalah saing dengan produk luar.

“Selain masalah labuh jangkar serta pusat pengelolaan ikan di Natuna, saya fokus terhadap pengembangan UMKM Kepri agar bisa berdaya saing dengan produk-produk luar dan mendorong pemerintah Provinsi Kepri sehingga bisa mendapatkan PAD tambahan P.I 10% dari Migas blok Natuna dan Anambas,” ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin.

Menurut mantan anggota DPRD Komisi IV DPRD Kepri itu, produk UMKM Kepri masih konvensional. Jadi perlu sentuhan-sentuhan dan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Beli produk lokal yang dicabangkan pemerintah pusat harus disambut dengan baik. Tentunya, produk UMKM Kepri harus disiapkan terlebih dahulu agar mampu berdaya saing,” ungkapnya.

Lanjut, Wahyu menyampaikan, bentuk dorongan untuk mengembangkan produk UMKM Kepri itu sendiri seperti halnya memberikan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan kebutuhan peralatan serta mengikut sertakan para pelaku UMKM untuk bisa pameran Internasional yang setiap tahunnya diadakan di negara-negara luar.

“Program yang akan dari hulu ke hilir dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, pariwisata serta perdagangan. Oleh karena itu, saya meminta Dinas UMKM menganggarkan pembuatan packaging, design logo, pembuatan narasi produk, website produk yang di kerjakan oleh anak-anak didik SMK dengan cara perkelompok yang dibina oleh tenaga professional,” terangnya.

Kemudian, dalam segi penjualan, diharapkan dapat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan juga Dinas Perdagangan sehingga anggaran tidak sia-sia begitu saja. (Tok)