BATAM, AlurNews.com – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi melalui video conference dari Ruang Rapat Utama Lt. 4 Dompak, Senin (3/1). Rapat yang merupakan tindak lanjut dari rapat bersama petinggi BNPB RI (30/12) ini membahas Human Trafficking dan Penambahan Tempat Karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Batam.
Rakor diikuti secara langsung oleh Pj. Sekdaprov Ir. Lamidi, Asisten I Raja Hery Mokhrizal, Asisten II Syamsul Bahrum, Kadis Kesehatan M. Bisri, Wakahar Satgas Covid-19 Tjetjep Yudiana, dan Kaset Satgas Covid-19 M. Darwin.
Sedangkan hadir secara daring Kabinda Kepri Riza Celvian Gumay, Danrem 033/WP diwakili Kasrem, Kapolda Kepri diwakili Ditpolairud, Wali Kota Batam diwakili Setdako Batam, serta perwakilan Karantina Pelabuhan Batam dan Bapelkes Batam.
Gubernur Kepri mengawali arahannya dengan menjelaskan bahwa karantina untuk PMI yang sejak ada kebijakan karantina selama 10 hari bahkan akan diperpanjang menjadi 14 hari bagi pendatang dari luar negeri ke wilayah Indonesia termasuk PMI ke batam maka memang kondisi karantina terpadu baik di rusun maupun tempat lain sudah hampir tidak memadai.
“Dalam pertemuan sebelumnya dengan BNPB, Asrama Haji sudah bisa digunakan untuk karantina terpadu, dan Bapelkes Batam dicadangkan untuk antisipasi lonjakan,” kata Gubernur Ansar. (Dilansir dari humas.kepriprov.go.id)
Namun sebelumnya, menurut Gubernur Kepri asrama haji hanya dapat digunakan sebagai sarana transit saja. Permasalahannya ada pada kurangnya tenaga kesehatan dan satgas.
“Seharusnya ini dapat diantisipasi lebih awal. Untuk itu setelah ini saya minta Kadis Kesehatan serta Wakahar Covid-19 bertemu Kasrem untuk membahas tenaga apa saja yang diperlukan dan berapa kebutuhannya, termasuk tenaga kebersihan. Rasionalisasikan itu dan harus dipenuhi,” kata Gubernur Ansar.
. Rapat yang){kind=link}