AlurNews.com, Jakarta – Wiranto yang juga merupakan ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai tidak mungkin adanya amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 apalagi kalau hanya didasarkan big data dukungan masyarakat untuk penundaan pemilihan umum (pemilu).
Wiranto sendiri masih belum meyakini adanya big data tersebut dan memintan untuk diperlihatkan kepadanya.
“Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab,” kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Wiranto menganggap isu penundaan pemilu itu hanya menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai jika berdasar big data itu hanya sekedar ucapan. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu penundaan pemilu tersebut.
“Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya, kita bicara rasionalitas,” ujarnya.
Wiranto juga menegaskan kalau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu harus melewati proses yang tidak mudah.
Menurutnya, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu butuh jalan yang panjang dan berat karena menyangkut amandemen UUD 1945. Dari sisi masyarakatnya harus sepakat terlebih dahulu, kemudian MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945.
MPR RI sendiri merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 partai politik sehingga perjalanannya tidak akan semudah yang dibayangkan.
“DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?.”
Wiranto mengatakan tidak ada yang melarang mahasiswa berdemo. Ia hanya mempertanyakan tujuan dilakukan demo, ketika isu Jokowi 3 periode tersebut memang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab oleh presiden.
Dalam rapat kabinet awal bulan ini, Jokowi memang meminta para bawahannya untuk menghentikan menggaungkan kedua wacana itu. Hal itu tak lepas dari minimnya dukungan di parlemen untuk Amandemen UUD 1945 dan derasnya penolakan dari masyarakat.
Ketua Umum Partai Hanura itu juga mengingatkan kalau saat ini merupakan bulan suci Ramadan. Tentunya, kata dia, akan lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa dibicarakan dengan baik. Itulah alasannya, kata Wiranto, dirinya dan sejumlah anggota Wantimpres hari ini bertemu para mahasiswa.
