BATAM, AlurNews.com – Puluhan mahasiswa dari 7 Organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Batam, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam, Rabu (13/4/2022).
Berbeda dengan aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Batam sebelumnya, pantauan di lokasi terlihat beberapa perbedaan seperti massa aksi yang dibiarkan mendekat hingga ke gerbang utama Gedung DPRD Batam.
Sementara pada aksi mahasiswa, Senin (11/4/2022) lalu massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Batam, hanya diizinkan menggelar aksi di seputaran Taman Aspirasi, dan tidak diperbolehkan mendekati area DPRD Batam.
baca juga: Puluhan Mahasiswa Cipayung Plus Unjuk Rasa di DPRD Batam
Aksi saling dorong juga tidak terelakkan, saat massa aksi paksa masuk ke area DPRD Batam.
Tidak hanya itu, massa aksi juga melakukan aksi blokade jalan Engku Putri, walau hujan deras sempat mewarnai aksi dari para mahasiswa.
Binsar Hadomuan Pasaribu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Batam menjelaskan dalam aksi kali ini, Binsar melanjutkan lima tuntutan yang dibawa mahasiswa pada demo kali ini berupa, penolakan terhadap naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penolakan atas kenaikan harga BBM Pertamax, desakan terhadap pemerintah untuk terus mengawal stabilitas harga bahan pokok, penolakan adanya isu wacana presiden 3 periode.
Namun tidak hanya itu, uniknya pada aksi ini, mahasiswa juga menuntut agar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan agar segera mundur dari jabatannya.
“Yang tidak kalah penting, dari Batam kami meminta agar Presiden segera mencopot Luhut dari jabatan Menteri,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Luhut di dalam struktur hanya memperkeruh suasana, apalagi Luhut dinilai sebagai wacana tiga periode bagi jabatan Presiden saat ini.
“Usulan penundaan Pemilu hingga wacana tiga periode itu murni dari Luhut. Dia hanya memperkeruh suasana kondusif saat ini,” paparnya.
Binsar juga terancam, apabila tidak mendapat tanggapan, maka mahasiswa Cipayung Plus akan menjalankan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.
“Kami menolak naiknya pajak dan bahan bakar karena ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang lainnya,” ungkapnya. (Sirait)
