AlurNews.com – Komisi IV DPRD Kepri yang membidangi pendidikan menemukan ruang kelas tidak layak di SMA Negeri 25, Tanjung Buntung, Batam, Kepri.
Ironisnya, temuan tersebut diketahui di saat masyarakat Indonesia tengah memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Bahkan lebih ironisnya lagi, salah satu ruang kelas bersebelahan dengan toilet bagi siswa dan guru,” ujar Uba Ingan Sigalingging, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Jumat (13/5/2022).
Pantauan di lokasi, terlihat pihak sekolah hanya memanfaatkan lahan kaveling, dan dengan konsep seperti foodcourt, yang akhirnya disulap menjadi beberapa ruangan kelas.
Masing-masing ruangan kelas hanya dipisahkan dengan papan tulis yang dimanfaatkan sebagai sekat, dan masing-masing kelas juga dilengkapi dengan meja dan kursi plastik bagi para siswa.
“Sudah sama seperti foodcourt saja. Jadi kalau saat belajar mengajar, tentu saja masing-masing kelas sudah saling dengar. Tentu saja siswa tidak konsentrasi,” tegasnya.
Perihal keberadaan SMAN 25 Batam, disebutkan Uba diketahui dari laporan masyarakat, yang mengeluhkan sistem belajar mengajar.
Para pelapor juga menyebutkan prihatin setiap melihat siswa dan guru yang tengah menjalani sistem belajar mengajar.
Keprihatinan ini ditambah dengan kondisi di sekitar sekolah yang masih merupakan tanah gersang.
“Setelah melihat langsung, debu saja kalau angin kencang sudah pasti masuk dan kena siswa yang sedang belajar,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Uba juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, hingga saat ini belum mengusulkan mengenai dana tambahan, dalam progres pembangunan bagi SMAN 25.
Dengan demikian, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para siswa SMAN 25 Batam, masih harus dialami hingga anggaran di tahun berikutnya.
“Kebetulan saya juga berada di Badan Anggaran DPRD Provinsi. Dan saat ini tidak ada usulan dari Dinas Pendidikan bagi SMAN 25. Intinya kondisi seperti ini masih akan dialami oleh siswa hingga akhir tahun. Itupun kalau di tahun depan mereka usulkan, kalau tidak tentu akan lebih lama lagi siswa merasa seperti ini,” terangnya.
Uba menambahkan, menurutnya Pemprov Kepri menganggap sektor pendidikan bukan sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kelihatannya Pemprov menganggap pendidikan sebagai beban, padahal itu sebagai investasi untuk pembangunan manusia,” jelasnya.
Uba juga menilai gagasan Gubernur Kepri saat ini menyangkut pembangunan hanya berupa mercusuar, yaitu pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembangunan jembatan layang atau perbaikan jalan.
Menurutnya pembangunan itu tidak sangat mendesak. “Program-program yang sangat politis harusnya itu dilakukan setelah urusan dasar atau wajib ini selesai, tapi faktanya tidak,” katanya. (Sirait)
