AlurNews.com – Adian Napitupulu akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan di media nasional dan beragam pertanyaan wartawan terkait ketidakhadiran dirinya di acara Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 21 Mei 2022.
Ia menjelaskan beberapa hal terkait itu. Salah satunya berdasarkan saran dan pertimbangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto kepada dirinya.
“Pertama, sebaiknya saya tidak menghadiri acara yang terindikasi menjadi ajang dukung mendukung capres karena partai saat ini belum memutuskan apapun terkait siapa capres dan cawapres,” ujarnya, Kamis (9/6/2022).
Selain itu, Bambang juga menyarankan Adian untuk intensif melakukan pertemuan dengan rakyat sebagai anggota DPR.
“Ketua Badan Pemenangan Pemilu menyarankan agar kader partai mengintensifkan pertemuan dengan rakyat di daerah pemilihan lebih penting dibandingkan dukung mendukung capres dan cawapres yang penetapannya masih sekitar 16 bulan lagi,”
Namun selain percakapan tersebut, agar semuanya utuh dan terang benderang, Adian sampaikan garis besar pembicaraannya dengan Projo dan beberapa perwakilan relawan yang hadir pada malam sebelum acara Projo dilaksanakan, antara lain :
-Pertama, selamatkan uang rakyat
Baiknya para Relawan Pendukung Jokowi memiliki sikap yang sama yaitu bagaimana agar dua tahun terakhir Pemerintahan Jokowi bisa lebih maksimal, salah satunya adalah dengan menyelamatkan anggaran negara sekitar Rp5.000 triliun hingga Rp5.500 triliun yang akan di gulirkan dalam dua tahun anggaran terakhir.
“Terkait hal itu Presiden perlu bersikap tegas dengan meminta menterinya untuk mundur jika mau menjadi calon presiden. Bagaimanapun menteri adalah pengguna anggaran dan presiden perlu memastikan agar uang rakyat itu tidak tercecer sia sia untuk kepentingan ambisi beberapa menterinya.
“Dalam pembicaraan yang sama, terlontar juga pemikiran bahwa menteri yang ingin menjadi capres lalu memutuskan mundur dengan kesadarannya bisa jadi akan mendapat dukungan rakyat,” kata Adian.
-Kedua, perkuat soliditas dan kinerja kabinet
Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) jauh hari sebelum masa kampanye tentu akan berdampak pada soliditas dan kinerja kemenetrian dan lebih jauh lagi bisa berpotensi terjadinya blok-blok dalam kabinet dan itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi, Terlebih lagi jika pembentukan satu koalisi bisa menyebabkan terbentuknya koalisi partai lainnya atau pengkubuan dalam kabinet tentu akan membuat kabinet retak dan semakin tidak sehat.
“Apa yang kita harapkan dari pemerintahan jika hingga 2 tahum ke depan kabinet terkotak kotak dalam beberapa koalisi, ada sekian partai dengan masing masing menterinya mendukung bakal calon presiden si A, ada kelompok partai lain berikut menterinya mendukung balon presiden si B, atau ada beberapa menteri non Partai yang mendukung balon si C. Atau bagaimana jika menteri dan wakil menterinya berbeda pilihan koalisi dan dukungan politik. Jika situasi itu benar terjadi, maka seluruh program pemerintah akan sulit berjalan sesuai target,” jelasnya.
*Ketiga, bersatu melewati pandemi dan memperbaiki ekonomi adalah prioritas
Kehadiran Ganjar Pranowo di rakernas Projo jika tidak dihadiri oleh mereka yang juga berkeinginan menjadi calon presiden tentu hanya akan meningkatkan suhu dari persaingan politik tapi tidak berdampak apapun pada perbaikan ekonomi negara pasca Covid ini. Suhu politik yang terlalu panas dan berlangsung lebih dari 24 bulan sungguh hanya akan mempertajam polarisasi di rakyat.
Ibarat alam yang butuh matahari tapi jika kemarau terlalu panjang tentu akan merusak banyak aspek kehidupan. Tapi jika dalam acara Projo tersebut hadir beberapa yang berkeinginan menjadi calon presiden maka bisa jadi suhu politik justru menjadi lebih adem, dan stigma Projo sebagai tim sukses capres akan berubah menjadi Projo sebagai tim sukses demokrasi dan kesejahteraan rakyat, dari relawan menjadi negarawan.
“Setelah berbicara terkait ketiga hal tersebut saya menyampaikan izin pamit pada kawan kawan Projo dan pimpinan relawan lainnya bahwa dengan segala hormat saya tidak akan hadir dalam acara Rakernas karena sebagai kader partai saya tidak akan mendahului ketua umum partai,” kata Adian.
Sebagai aktivis pro demokrasi, sambungnya, Adian tidak mau bertanding sebelum gelanggang dibuka bahkan sebelum aturan main di sepakati seluruhnya.
“Sebagai intelektual maka saya harus berfikir logis tentang pilihan baik atau buruk dengan segala kemungkinan risiko dan konsekuensinya, apalagi jika yang dipertaruhkan dalam pilihan itu adalah rakyat Indonesia dan kehidupan berdemokrasi di negeri ini,” ujarnya. (ib)