AlurNews.com – Tiga anggota Komisi IV DPRD Batam, M Mustofa, Capt Luther Jansen dan Udin P Sihaloho menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam karena tingginya angka pengangguran di Batam.
Kritikan tersebut disampaikan para wakil rakyat itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Batam terkait rekrutmen tenaga kerja, Rabu (8/6/2022).
Mengutip dari Nagoyanews.co.id, ini bahasa tiga anggota dewan di atas saat RDP terkait rekrutmen tenaga kerja tersebut:
Politisi dari fraksi PKS, M Mustofa menyatakan tidak bisa menyalahkan perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar Batam, karena dilindungi konvensi ILO.
“Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar Batam, karena konvensi ILO melindungi itu, semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata M Mustofa dalam RDP tersebut,
Mustofa melanjutkan peran penting Disnaker Kota Batam sangat dibutuhkan saat angka pengangguran tinggi, seharusnya pihak Disnaker kota Batam melakukan terobosan untuk mengatasi masalah ini.
Sementara, Capt Luther Jansen mengatakan, dengan banyaknya perusahaan yang ada di Batam, berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran, yang menjadi sorotan pertama adalah kinerja Disnaker kota Batam.
“Disnaker jangan bicara soal pengiriman TKI ke luar negeri, itu bukan prestasi, kami yakin warga Batam akan memilih bekerja di Batam, kalau di sini tersedia lapangan kerja dan penghasilan yang memadai,” kata Capt Luther Jansen.
Sama seperti dua koleganya, Udin P Sihaloho juga mengkritik Disnaker kota Batam. Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu, sejumlah perusahaan di Batam meminta Disnaker Pematang Siantar dan Disnaker Kota Solo untuk melakukan perekrutan karyawan untuk dipekerjakan di perusahaan.
Menanggapi sorotan dan kritikan ketiga anggota DPRD Batam tersebut, Harianto, Pemuda Batam yang juga merupakan Ketua Infokom Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Batam mengatakan, apa yang disampaikan dalam forum tersebut terkesan tidak jelas dan salah alamat.
“Sorotan, kritikan yang tidak jelas. Kok Disnaker yang disoroti kinerjanya? Bagaimana mindset wakil rakyat kita ini? Disnaker bukan penyedia tenaga kerja. Bukan juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan,” ujarnya mengkritik tiga anggota DPRD di Kota Batam itu.
Dengan kritikan yang dianggapnya salah alamat, Harianto menyarankan sejumlah anggota DPRD Kota Batam itu untuk banyak belajar lagi soal tugas dan fungsi Disnaker.
“Belajar lagi lah. Kita sebagai rakyat berharap punya wakil rakyat yang berbobot dalam berbicara. Apalagi, kritikan yang dilontarkan tidak tepat. Wakil rakyat kok gitu ya,” kata Harianto.
Lebih tepatnya, terkait lapangan pekerjaan, kata dia, sebaiknya anggota dewan mengkritik kepala daerah yang juga saat ini memimpin BP Batam.
“Kenapa tidak kritik kepala daerah yang sekarang sudah memimpin BP Batam? Jelas, tugas BP Batam menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Batam. Jika mampu meyakinkan dan menarik investor untuk berinvestasi ke Batam, banyak perusahaan besar masuk Batam. Secara otomatis lapangan pekerjaan pun meningkat,” kata Harianto. (Sirait)
 di Komisi IV DPRD Batam terkait rekrutmen tenaga kerja){kind=link}