AlurNews.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Batam mengkritik kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam yang seolah menjadi biang atas tingginya angka pengangguran di Batam.
Hal tersebut disampaikan para wakil rakyat itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Batam terkait rekrutmen tenaga kerja, Rabu (8/6/2022).
Kritikan anggota DPRD Batam terhadap Disnaker mendapat respons dari Harianto, Pemuda Batam yang juga merupakan Ketua Infokom Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Batam.
Menurut Harianto, sorotan ataupun kritikan anggota DPRD Kota Batam terkesan tidak jelas dan dianggapnya salah alamat.
“Sorotan, kritikan yang tidak jelas. Kok Disnaker yang disoroti kinerjanya? Bagaimana mindset wakil rakyat kita ini? Disnaker bukan penyedia tenaga kerja. Bukan juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan,” ujarnya mengkritik tiga anggota DPRD di Kota Batam itu.
Dengan kritikan yang dianggapnya salah alamat, Harianto menyarankan sejumlah anggota DPRD Kota Batam itu untuk banyak belajar lagi soal tugas dan fungsi Disnaker.
“Belajar lagi lah. Kita sebagai rakyat berharap punya wakil rakyat yang berbobot dalam berbicara. Apalagi, kritikan yang dilontarkan tidak tepat. Kalau menyarankan Disnaker Batam untuk lebih maksimal dalam menggelar pelatihan dan menciptakan tenaga kerja yang memiliki skill, kita bisa pahami. Tapi, ini seperti mengkritik lapangan kerja tidak tersedia akibat kinerja Disnaker Kota Batam buruk. Disnaker tugasnya bukan menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Lebih tepatnya, terkait lapangan pekerjaan, kata dia, sebaiknya anggota dewan mengkritik kepala daerah yang juga saat ini memimpin BP Batam.
“Kenapa tidak kritik kepala daerah yang sekarang sudah memimpin BP Batam? Jelas, tugas BP Batam menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Batam. Jika mampu meyakinkan dan menarik investor untuk berinvestasi ke Batam, banyak perusahaan besar masuk Batam. Secara otomatis lapangan pekerjaan pun meningkat,” kata Harianto.
Ia juga mengkritik bahasa yang dilontarkan anggota DPRD Kota Batam, M Mustofa dari fraksi PKS. Dalam RDP itu menyatakan tidak bisa menyalahkan perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar Batam, karena dilindungi oleh konvensi ILO.
“Soal ILO melindungi itu betul. Tapi bahasa ‘Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari luar Batam’ itu kurang pas. Bukan Soal disalahkan ataupun tidak. Tapi, sebagai wakil rakyat setidaknya bisa mengajak atau mengusulkan disnaker, kepala daerah untuk duduk bersama pihak perusahaan agar rekrutmen tenaga kerja luar Batam dikurangi, dan diprioritaskan warga Batam,” jelasnya.
“Jangan sampai. Perusahaan membutuhkan 10 tenaga kerja dengan posisi operator, masih juga rekrutmen. Kan kelewatan. Di sinilah peran wakil rakyat kita mau di lihat. Wakil Rakyat kan bisa mengajak Disnaker dan kepala daerah untuk duduk sama dengan pihak perusahaan untuk membahas terkait rekrutmen ini. Tentu masih bisa dinegosiasikan,” katanya.
Lebih tepatnya, sambungnya, DPRD Kota Batam, melalui komisi IV lebih baik mengawasi setiap pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan Disnaker Kota Batam.
“Anggota DPRD Kota Batam itu minta pelatihan tenaga kerja dimaksimalkan, dan awasi. Jangan sampai pelatihan itu hanya membuang-buang anggaran, tapi tidak ada manfaatnya,” ujarnya.
Harianto juga menyentil kritikan yang dilontarkan anggota komisi IV DPRD Batam lainnya, Capt Luther Jansen. “Apa tidak salah itu bahasanya. Soal lapangan pekerjaan. Itu bukan tugas Disnaker. Pak Dewan belajar lagi lah. DPR RI saja tidak pernah mengkritik Menteri Tenaga Kerja tentang lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Namun tidak bisa di pungkiri, jumlah pengangguran tinggi sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, sebelum pandemi Covid -19. Banyak perusahaan yang memang sudah hengkang. Ditambah dengan pandemi yang melanda Batam bahkan dunia, tentu saja meningkatkan angka pengangguran tersebut. Semakin banyak perusahaan yang gulung tikar.
“Sebaiknya anggota DPRD Batam bukan hanya mengkritik. Coba berikan juga sebuah ide, masukan. Hal apa yang paling tepat dilakukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas calon pekerja,” tegasnya. (Sirait)
 Kota Batam yang seolah menjadi biang atas tingginya angka){kind=link}