AlurNews.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menilai kebijakan Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer dapat mempengaruhi kualitas pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Menurut dia, tidak hanya kualitas Pemilu, namun juga akan berdampak hingga ke kualitas Pilkada untuk tiap daerah.
“Kiranya Pemerintah Pusat mempertimbangkan kebijakan ini, karena apabila ditetapkan tentunya hal ini akan mempengaruhi kualitas dari Pemilu,” ungkapnya saat ditemui di Marriot Hotel, Kamis (21/7/2022).
Mengenai kualitas yang dimaksud, Ansar menuturkan para honorer yang terdampak kebijakan ini, tentu akan kehilangan pendapatan utama dan berpotensi dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
Permasalahan ini diakuinya telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau.
“Ini adalah kemungkinan terburuk, apabila ada yang kehilangan pendapatan utamanya. Kita takut apabila mereka melakukan tindakan yang tidak diinginkan nantinya,” lanjut Ansar.
Saat ini berdasarkan data Badan Kepegawaian, terdapat lebih dari 7.500 tenaga honorer yang aktif hanya di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri.
Dengan banyaknya jumlah tenaga honorer ini, tentu akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Kepri, apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan.
“Jika dihentikan, maka kita akan tambah pengangguran. Hingga hampir mencapai angka hampir 9 juta orang di Indonesia,” paparnya.
Hal lain adalah terganggunya pemulihan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan secara masif oleh masing-masing Pemerintah Daerah paska Covid-19.
“Kebijakan itu juga akan mengganggu pemulihan ekonomi di Kepri. Pasalnya, pemulihan ekonomi itu hingga kini masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia,” ungkapnya. (Sirait)
