AlurNews.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Kami meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi karena ini memberatkan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, Rabu (6/9/2022).
Ia menyebutkan kenaikan BBM bersubsidi berimbas kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Penolakan ini sebagai dukungan dukungan penuh kepada masyarakat banyak. Apalagi Para pensiunan PNS, TNI Polri, pensiunan Swasta BUMN yang tidak masuk kedalam DTKS,”sebut Wahyu.
Wahyu menerangkan, untuk wilayah sebagian laut seperti Kepri yang banyak nelayan akan terimbas oleh kenaikan BBM bersubsidi.
“Untuk Nelayan juga sama, tak terbeli harga minyak, sekali melaut butuh puluhan liter tetapi hasil dapatnya sedikit sehingga minus. Harga minyak di pulau-pulau jauh lebih tinggi lagi. Kalau di mainland harga Pertalite 10.000/liter, maka biasanya harga di pulau bisa Rp15.000-Rp20.000 per liter,” terangnya.
Anggota DPRD Fraksi PKS itu juga menjelaskan bahwa kenaikan BBM bersubsidi juga berimbas kepada sektor pertanian dan akan berimbas kepada masyarakat kepulauan yang tidak memiliki daerah penghasil seperti Kepri.
“Imbasnya bagi para petani harga pupuk naik dan sarana prasarana pertanian naik, tapi harga jual sayur atau hasil pertanian gak bisa naik tinggi berimbas ke daerah Kepri yang bukan penghasil pertanian,” jelasnya.
Wahyu menambahkan bahwa BBM juga berdampak kalangan tenaga harian lepas dan PTT di kabupaten kota dan Provinsi Kepri serta buruh, dan dimana penghasilan masyarakat tidak ada peningkatan. (Bob)
 bersubsidi.){kind=link}