AlurNews.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) Kota Batam, menuntut Pemerintah Kota (Pemko) mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2023 Rp5,4 juta.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mengatakan usulan angka UMK dari pihak serikat ini datang berdasarkan selisih upah di tahun 2021 silam, dan ditambah dengan kenaikan inflasi di tahun yang sama.
“Angka ini kami minta sekaligus rekomendasi upah 2023 dari Dewan Pengupahan Kota Batam ke Walikota sebesar Rp114 ribu ditambah Rp280 ribu ditambah Rp5.075 juta sehingga total Rp5,4 juta,” terangnya, Jumat (4/11/2022).
Yafet juga menerangkan adapun usulan kenaikan UMK di 2023 ini juga berdasarkan hasil survey 64 item kebutuhan hidup layak/KHL sesuai Permenaker 18 tahun 2020, pasca kenaikan BBM di bulan September 2022 pada 15 dan 18.
“Pasar yang kami survei adalah Pasar Angkasa Bengkong, Botania 1, Aviari, Seipancur Seibeduk, Fanindo Tanjunguncang dan Hypermart,” lanjutnya.
Ia menegaskan, tuntutan itu adalah tuntutan di daerah, sedangkan secara nasional penetapan upah mengacu pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah alfa (year on year September 2021 hingga September 2022) sebesar 13 persen.
Pada aksi tersebut, para buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) sebesar 13%, tolak Omnibuslaw, tolak kenaikan BBM, tolak PHK di tengah resesi global, reforma agraria, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah tangga (RUU PRT).
Terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Amsakar Achmad menemui sejumlah perwakilan aliansi para menyampaikan poin tuntutan terkait UMK ini, yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Amsakar mengatakan, dengan diterimanya usulan ini merupakan gambaran awal untuk diskusi pembahasan Upah Minimum Kerja (UMK) antara Dewan Pengupahan, para buruh, dan pemilik usaha.
“Saya harap, semua pihak bisa hadir secara utuh. Jangan WO. Agar tidak ada gugat menggugat. Lebih bagus tegas dan keras di forum,” katanya.
Tak hanya itu, pertemuan tadi juga dapat menjadi bekal bagi dewan pengupahan dan rekan pekerja untuk pembahasan untuk penetapan UMK ke depan.
Dengan demikian, pertemuan nantinya akan menghasilkan nominal yang sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak.
Amsakar menilai, apapun keputusannya tetap harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk perhitungan UMK 2023.
“Dicari angka kompromi yang paling baik. 2023 yang akan datang kecenderungan adanya resesi. Kalau usaha tutup tidak baik, soal buruh yang ditekan terus juga tidak baik,” tambahnya. (Sirait)
