AlurNews.com – Puluhan mahasiswa dan pemuda Provinsi Kepri melakukan aksi unjuk rasa menolak Konsensi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara.
Aksi ini digelar beberapa organisasi yaitu Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UMRAH, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang-Bintan.
Aksi tersebut berjalan dengan tertib namun, tidak membuahkan hasil apapun dari DPRD Kepri. Pihak DPRD Kepri enggan menemui massa yang melakukan aksi di depan kantor DPRD Kepri.
Baca juga: Gubernur Ansar Sambut Baik Rencana Pilot Project N219A di Natuna
Koordinator lapangan (Korlap) aksi Dendi Ardiansyah menyatakan kekecewaannya terhadap DPRD Kepri.
“Kami menyayangkan 45 anggota DPRD yang di dalamnya terdapat 4 pimpinan anggota DPRD Provinsi Kepri, satu orang pun tidak bisa hadir menjumpai massa aksi,” ujarnya
Massa aksi membawa 3 tuntutan yang ingin disampaikan kepada DPRD Kepri terkait ZEE Indonesia-Vietnam, pengesahan RUU Daerah Kepulauan, dan pengawasan illegal fishing.
Adapun tuntutan yang di bawa mahasiswa yaitu:
- Mendesak pemerintah untuk membatalkan konsensi ZEE Indonesia-Vietnam.
- Mendesak pemerintah untuk mengesahkan rancangan RUU daerah kepulauan.
3.Mendesak aparat keamanan laut untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ilegas fishing dari negara asing di wilayah NKRI.
Menurut korlap aksi, Dendi Ardiansyah juga selaku Ketua HMKN bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai sebagai kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang ada di Laut Natuna Utara. Namun, kebijakan yang diambil malah membuat masyarakat menjerit terutama nelayan pesisir.
Selain itu menurut Ketua GPR Kepri, Zulfikar Rahman, Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam ini akan mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional sehingga berpotensi terhadap laju perekonomian di Natuna.
Ketua GMNI Komisariat UMRAH, Matheus mengatakan permasalahan zona ekonomi eksklusif ini bukan lagi menjadi permasalahan baru, sudah terlalu banyak kejadian nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.
“Konsesi ini tidak bisa dibenarkan,karena negara lain akan memandang sebelah mata negara kita, segala kekayaan alam di dalam negara itu di gunakan untuk kesejahteraan rakyat,jangan sampai pemerintah salah ambil keputusan,” kata dia.
Ia juga menyayangkan anggota DPRD Kepri yang tidak mau menemui mahasiswa. Menurut dia, kebiasaan buruk itu harus diubah. (Pije)
