Rapat Koordinasi FKDM Kota Batam Tahun 2022, Hal Ini yang Jadi Topik Pembahasan

Panitia dan peserta Rapat Koordinasi Akhir Tahun Forum Kepedulian Dini Masyarakat (FKDM) se-Kota Batam. (Foto: FKDM Kota Batam)

AlurNews.com – Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang terjadi di 2022 menjadi topik penting dalam Rapat Koordinasi Akhir Tahun yang dibahas Forum Kepedulian Dini Masyarakat (FKDM) se-Kota Batam.

Laporan kegiatan rapat koordinasi akhir tahun FKDM yang berlangsung di Davienna Hotel, Kota Batam dibuka langsung Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam, Riama Manurung.

“Alhamdulilah hadirnya FKDM Kota Batam telah banyak membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah – tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis (29/09/2022).

Ia mengatakan, informasi yang telah disampaikan dari pengurus FKDM Kota Batam dan kecamatan atas gangguan dan ancaman yang terjadi telah disampaikan langsung kepada Wali kota Batam.

“Saat ini FKDM Kota Batam mendapat perhatian khusus dari FKDM luar daerah. Untuk itu ke depan FKDM kota Batam lebih dapat meningkatkan peran serta di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Riama, sekecil apapun informasi gangguan yang dilaporkan tidak hanya dapat membantu Pemko Batam dalam mengambil keputusan.

“Tapi dengan informasi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga FKDM kota Batam sudah berperan ikut serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” kata Riama.

Untuk itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam ini mengapresiasi kerja keras yang dilakukan FKDM kota bersama pengurus kecamatan.

“Ke depan FKDM Kota Batam harus dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.

Ketua FKDM Kota Batam, Alwan Hadi
menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya kepada FKDM kota dan kecamatan.

“Tanpa peran serta dari Kepala Kesbangpol FKDM Kota Batam mungkin belum bisa maksimal menjalankan peran dan fungsinya sesuai Permendagri No. 46/2019 dan SK Wali kota Batam No. 141/2021. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi,” katanya.

Sekretaris FKDM kota Batam Adri Wislawan mengatakan, dalam paparan tiap ketua FKDM se-Kecamatan Kota Batam secara garis besar membahas ATHG.

Dijelaskannya, ATHG bidang Sosial-Kemasyarakatan yang disampaikan terkait konflik lahan yang diperkirakan masih terjadi di tahun 2023.

Untuk ATHG bidang politik, tambah Adri didominasi terjadinya konflik pemilihan Ketua RT/RW. Sedangkan ATHG pada bidang Hukum dan Keamanan yang cukup jadi sorotan FKDM adalah terkait PMI Ilegal yang terus berulang.

“Sedangkan ATHG bidang ideologi muncul cukup rendah, tetapi terdapat juga individu/kelompok yang perlu tetap dilakukan monitoring di Kecamatan Sagulung serta yang terbaru mengenai dugaan paham/aliran menyimpang/sesat di mana hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak terkait,” ujarnya.

ATHG yang terjadi kata Adri, di hinterland Kota Batam sangat rentan terjadi penyelendupan barang, manusia serta narkotika. (ib)