Udin juga mengatakan selama mengikuti perjalanan dinas, semua tercatat. Anggota dewan yang berangka diberikan uang harian dengan uang representatif. Sedangkan untuk tiket pesawat dan hotel yang urus adalah Setwan.
“Persoalannya bukan pada nilai yang perjalanan dinas tersebut. Saya bukan berarti tidak sanggup bayar, namun kalau saya bayar saya bersalah dong. Padahal itu sudah diurus oleh Setwan waktu itu, karena saya sudah lampirkan semua bukti boarding perjalanan dinas sana, hotel saya, dan itu semua lengkap,” bebernya.
baca juga: DPRD Batam Dorong Peningkatan Pelatihan Keterampilan
Dalam melakukan perjalanan dinas, pihaknha mengaku segala fasilitas telah diurus sebelumnya oleh para staf anggota DPRD Batam.
“Kami tahu siap saja. Sampe di bandara kami diberikan boarding, begitu juga di hotel. Staf sudah ada yang menunggu. Kami tinggal tunjukkan KTA,” ujarnya.
Udin menegaskan yang menjadi tugas anggota dewan usai melakukan perjalanan adalah melaporkan boarding pulang, dan pergi serta bill hotel, sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Masalah yang sekarang terjadi adalah, tidak ada pembayaran tiket dari Setwan ke travel. Jadi bulan perjalanan kami yang fiktif,” lanjutnya.
Lanjutnya, adanya informasi seperti ini bisa mencoreng nama anggota DPRD Batam. Hampir semua diperiksa, karena hal ini. Padahal tidak ada yang fiktif.
“Ini satu kampung diperiksa. Tak elok jadinya, karena kesalahpahaman terkait dugaan perjalanan dinas kami. Ini murni persoalan Setwan yang lama dengan agen travel yang bekerja sama dengan DPRD Batam,” tutupnya.(Nando)
 Polresta Barelang, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah staf){kind=link}