Alurnews.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berau sambangi rumah dinas Ketua DPRD Berau, Sabtu (18/3/2023). Kedatangan para pegawai PPK ini, buntut dari langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memangkas insentif mereka kurang lebih 70 persen.
Kebijakan ini membuat para pegawai PPK resah. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang perwakilan pegawai PPK, Boi Sandi.
“Pemotongannya itu luar biasa. PPPK yang penempatan di kota dari Rp. 2.800.000Â dipotong sampai Rp. 750.000. Sementara itu, yang penempatan di pelosok-pelosok dari Rp. 4.150.000 dipotong sampai Rp. 1.250.000,” kata Boi, Sabtu (18/3/2023).Â
Kedatangan para pegawai PPK ini ke rumah Ketua DPRD Berau, dengan harapan insentif dikembalikan seperti jumlah sebelumnya. Selain itu, Boi menilai kebijakan ini membuat para pegawai PPK merasa diabaikan oleh pemerintah.Â
“PPPK merasa di anak tirikan oleh pemerintah,” ucap Boi.Â
Baca Juga: DKD Berau Minta Pemda Bangun Gedung Kesenian untuk Milenial
Boi mempertanyakan pemotongan tersebut. Sebab, beberapa pegawai di sektor lainnya seperti Sigap tidak dipotong gajinya. “Malah gajinya naik,” ujar Boi.
Atas keluhan para pegawai PPK ini. Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku kebijakan ini sangat aneh. Sebab saat ini APBD Berau mengalami kenaikan.
“Memang sangat kasihan terhadap PPPK yang di pangkas begitu besar. Apalagi kebutuhan saat ini begitu besar, terutama bagi yang penempatan di pelosok. Sangat jelas kebijakan ini membebani mereka (pegawai PPK),” ucap Madri.
Madri mengaku siap melakukan hiring atas permasalahan ini. Hal ini demi mengakomodasi kepentingan para pegawai PPK yang terdiri dari para guru dan penyuluh tersebut.
“Pemotongan ini menyebabkan pihak yang terdampak makin kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya setiap hari,” ungkap Madri.
 Berau sambangi rumah dinas Ketua DPRD Berau, Sabtu (18/3/2023).v){kind=link}