Wabup Natuna Rakor Bersama Tim Survei Kemenko Marves RI, Ini yang Dibahas

Wabup Natuna Rodhial Huda rapat bersama tim survei Kemenko Marves RI di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Kamis (6/7/2023). (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Wakil Bupati (Wabup) Natuna Rodhial Huda menyambut kunjungan kerja tim survei Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves
RI) di Kantor Bupati Natuna, Kamis (6/7/2023).

Dalam kunjungan tersebut dibahas untuk survei pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Fasilitas pelabuhan Angkatan Laut (AL) di Natuna.

Rodhial mengatakan, tim survei Kemenko Marves datang ke Natuna untuk membantu keterbatasan Natuna dalam mengelola laut.

“Dengan bantuan pemerintah pusat dan provinsi, mudah-mudahan SKPT bisa berkembang agar Natuna menjadi kawasan industri,” kata Rodhial.

Semoga terwujud pembangunan perikanan dan pariwisata dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Natuna bisa mencapai kesejahteraan.

“Industri yang ada di Natuna tidak hanya pasir kuarsa saja yang diangkut keluar, tetapi juga pariwisata yang bisa diangkat ke daerah luar bahkan mancanegara. Mari sama-sama kita berdoa semoga Natuna terwujud menjadi Hawaii-nya Indonesia,” ujarnya.

Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Laksmana (Purn) Marsetio menjelaskan, maksud dan tujuannya datangan ke Natuna untuk menindaklanjuti pembangunan dan kemajuan yang ada di Natuna.

“Tujuan kami bersama Kemenko Marves untuk menindaklanjuti kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bisa berjalan bersama-sama,” kata Marsetio.

Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mengajukan proposal ke pemerintah ousat agar pemerintah daerah bisa mengelola dan memiliki kewenangan atas daerahnya sendiri.

“Saya sedih, aset-aset yang ada di Natuna ini dikuasai oleh pihak lain. Banyak pada kejadian ini daerah hanya mendapatkan angin surga (janji-janji) dan menjadi penonton saja,” jelasnya.

Kemenko Marves akan bantu menyarankan agar daerah bisa mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk bisa mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) sendiri.

“Apa mau Pemda Natuna hanya menjadi penonton dan para aparat juga cuma gigit jari, sementara pasir yang ada di Natuna dikerok dan diekspor keluar,” katanya. (Fadli)