AlurNews.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri sedang mencari solusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. Tujuannya agar pelajar tidak menumpuk di satu sekolah saja, sehingga pelajar banyak tak tertampung.
Kepala Disdik Kepri Andi Agung menjelaskan sebelum dibukanya PPDB tahun 2023, Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah memerintahkannya untuk memperhatikan betul persoalan tersebut sehingga PPDB 2023 bisa berjalan dengan baik dan semua calon anak didik baru bisa tertampung di semua sekolah.
Diakui Andi, semua orang tua murid ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, banyak penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah, sementara di sekolah lainnya justru kekurangan anak didik.
Baca Juga: Disdik Batam Siapkan 5 Server untuk PPDB Tingkat SD
“Ini yang menjadi atensi Gubernur sejak awal. Beliau sudah perintahkan agar persoalan PPDB 2023 ini diperhatikan secara serius. Gubernur minta agar dalam PPDB 2023 tidak terjadi penumpukkan calon anak didik baru di satu sekolah saja,” kata Andi Agung, Minggu (16/7/2023) dikutip dari laman resmi Pemprov Kepri.
Menurut Andi, penggunaan sistem online merupakan kebijakan yang sebenarnya cukup efektif dalam penerimaan murid baru. Karena dalam sistem online tersebut dari persoalan nilai dan zonasi bisa diketahui, calon anak didik baru harus sekolah di mana.
Andi menegaskan semua sekolah sama kualitasnya, sehingga tidak perlu para calon peserta didik dan para orangtua yang menganggap anaknya pintar sehingga memaksanakan kehendak untuk masuk di sekolah yang dianggap lebih berkualitas dan favorit yang isinya anak-anak pintar.
“Dengan pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online ini tujuannya agar murid bisa menyebar ke semua sekolah dan tidak menumpuk di satu sekolah saja. Kita harus menyamakan persepsi dulu, bahwa semua sekolah itu bagus. Dan ini adalah bagian dari upaya kita Pemprov Kepri menyamaratakan kualitas pendidikan di Kepri,” katanya.
Saat ini, Pemprov Kepri terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standart yang diinginkan oleh masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Dengan program ini diharapkan nantinya semua sekolah SLTA mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja.
Kebijakan Pemprov Kepri menyangkut sekolah SLTA sudah sangat banyak dan massif. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3.132.000.000.
Kemudian pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah dengan total anggaran Rp9 miliar, pemberian bantuan biaya bagi 1.000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3 miliar dan program lainnya. (Pije)
