AlurNews.com – Warga Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau memilih bertahan diatas rencana relokasi yang saat ini diwacanakan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penegasan yang disampaikan Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang, Gerisman Ahmad.
Penegasan ini diutarakan Gerisman, menanggapi pernyataan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi beberapa waktu lalu terkait penyediaan lahan ganti rugi seluas 200 meter persegi, dan rumah bertipe 45, bagi masing-masing warga Rempang yang terdampak pengembangan Eco-City Rempang.
“Kami memilih bertahan, apapun tawaran ke kami tidak akan kami ambil. Jangan ambil kampung ini dari kami,” tegasnya saat dihubungi, Senin (17/7/2023).
Gerisman juga kembali mengkritik sikap Rudi, yang hingga saat ini masih menolak untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat Rempang.
Gerisman juga menjelaskan, wacana ganti rugi yang dibeberkan oleh Rudi hanya diketahui warga melalui pemberitaan di media massa. Sementara, wacana ganti rugi sendiri diketahui dilaporkan langsung ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
“Tanpa melibatkan kami sebagai warga sama sekali. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak dianggap sama sekali oleh para pejabat di BP Batam itu,” sesalnya.
Hingga saat ini, Gerisman juga mengakui hanya pihak PT Makmur Elok Graha (MEG) yang bersedia untuk menemui warga. Walau pihak perusahaan juga mengaku tidak dapat mengambil keputusan penuh, tanpa adanya persetujuan dari BP Batam.
“Saya tidak mau ini tinggal sejarah saja, tinggal namanya saja, gambarnya, kampungnya takada lagi. Hanya cerita saja,” terangnya dengan nada suara yang sedikit bergetar.
Warga Rempang Hanya Dibutuhkan Menjelang Pemilu
Mewakili seluruh masyarakat Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang akan terdampak pembangunan Eco-City Rempang. Gerisman juga menyesalkan sikap seluruh politisi di Batam dan Kepri, yang hanya peduli kepada warga di momen menjelang Pemilu dan Pilkada.
Dalam momen pesta demokrasi ini, Gerisman bahkan mengambarkan tim dari para politisi yang akan bertarung, bahkan rela mendatangi warga yang bermukim di kawasan hutan Rempang.
“Mendekati pemilu, bahkan mereka rela datang hingga ke pemukiman kami yang ada di hutan. Saat ini, siapa yang mau dengar dan mau berjuang dengan kami,” tanyanya.
Gerisman juga menegaskan, warga merasa sebagai korban politik murahan dari para legislator yang mengaku mewakili warga Rempang.
Untuk itu, kedepan warga juga kembali berpikir untuk mendelegasikan suara mereka, kepada para politisi yang menyatakan maju dalam Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang.
“Baik Walikota dan Gubernur juga sama saja, tidak ada perhatian kepada kami sebagai warga yang telah memilih mereka untuk duduk di jabatan saat ini. Untuk apa terlibat di pesta demokrasi selanjutnya,” tegasnya.
Guna mempertahankan tanah kelahirannya, warga saat ini mengaku telah mengadukan hal ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR RI Komisi II, dan DPD RI, Senin (19/6/2023) lalu.
“Karena takada titik temunya masalah ini,” kata dia.
Menurutnya, ketiga istansi tersebut menyambut baik atas laporan yang mereka buat. Bahkan, lanjutnya, mereka rencananya akan turun langsung melihat lokasi tersebut.
“Nanti mereka mau ajak duduk bersama warga dan pemerintah,” kata dia. (Nando)
 Batam.){kind=link}