AlurNews.com – Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak hanya menolak rencana relokasi warga 16 titik di Rempang, tapi juga menyerempet pada politik. Massa yang hadir mengancam tak beri suara di Pemilu 2024 mendatang.
Penegasan ini diserukan koordinator aksi, Dian Ardiandi yang diaminkan oleh seluruh massa aksi.
“Jelang Pilkada, mereka pasti akan datang ke kita untuk meminta suara kita. Kami tegaskan hal itu tidak akan terjadi,” ujarnya melalui pengeras suara, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga: Unjuk Rasa Warga Rempang-Galang Sempat Memanas, Dandim Batam Terkena Lemparan
Tidak hanya bagi para politisi yang selama ini mengaku sebagai perwakilan masyarakat di pesisir Batam. Seruan aksi peniadaan suara dan dukungan, juga berlaku bagi politisi yang saat ini diketahui akan maju dalam pemilihan Wali Kota dan Gubernur.
“Dalam pemilihan Wali Kota dan Gubernur mendatang. Jangan datangi kami dan meminta suara dari kami,” lanjutnya.
Beberapa perwakilan masyarakat Melayu yang berada di lokasi, bahkan menyerukan seakan dikhianati oleh Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Seruan ini, berhubungan dengan pihak masyarakat pesisir yang sebelumnya sudah berjuang dalam mengumpulkan dukungan bagi Muhammad Rudi pada Pilkada 2019 lalu.
“Kami di pesisir berjuang untuk memenangkan Rudi. Namun kini kami dikhianati oleh dia. Ke depan kami tidak akan ulangi hal ini,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dalam aksi ini perwakilan masyarakat Melayu yang berada di Pulau Penyengat, serta Tanjungpinang. Juga terlihat berada di lokasi, dan menyerukan penolakan terhadap wacana relokasi pemukiman masyarakat Melayu di Kecamatan Rempang.
“Kami datang kemari untuk saudara-saudara kami di Rempang. Apapun yang terjadi, jangan sampai budaya kami hilang di tanah Melayu ini,” kata dia. (Nando)
