Unjuk Rasa Warga Rempang-Galang Sempat Memanas, Dandim Batam Terkena Lemparan

Dandim 0316/Batam, Letnan Kolonel Inf Galih Bramantyo menenangkan warga yang berunjuk rasa di Kantor BP Batam. (Foto: Nado/AlurNews.com)

AlurNews.com – Aksi unjuk rasa warga Rempang-Galang di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam sempat memanas pada Rabu (23/8/2023). Imbasnya, Dandim 0316/Batam, Letnan Kolonel Inf Galih Bramantyo terluka pada bagian hidung, saat ikut dalam pengamanan.

Peristiwa ini berawal saat warga merasa gerah dikarenakan perwakilan mereka tidak kunjung keluar saat pihak BP Batam meminta agar beberapa perwakilan warga ikut dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Marketing BP Batam.

Warga yang merasa marah dan gerah ini, awalnya berusaha merangsek masuk ke instansi tersebut dengan menggoyang gerbang utama yang tampak ditahan puluhan petugas Ditpam BP Batam.

Tidak hanya itu, lemparan botol dan minuman kemasan gelas juga turut terlihat dilempar oleh massa aksi.

“Ini saya terkena batu ni ya dari kalian ini,” tegas Dandim melalui pengeras suara.

Melihat aksi warga yang semakin bersemangat mendorong pagar utama Kantor BP Batam. Dandim kemudian menyerukan agar massa aksi dapat menahan diri.

“Saya minta kesabarannya pak, kami juga di sini sabar pak,” lanjutnya.

Aksi warga ini juga direspos oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto yang ikut serta dalam pengamanan.

“Saya mohon warga bisa bersabar, karena kami di sini hanya melakukan pengamanan. Mari kita tunggu hasil keputusan dari perwakilan warga yang sedang melakukan pertemuan dengan BP Batam. Karena kami tidak bisa mengambil keputusan,” katanya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor BP Batam menuntut pemerintah untuk tidak melakukan relokasi di 16 lokasi Kampung Tua yang berada di wilayah tersebut.

“Yang dituntut bapak ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi, ini yang akan kami sampaikan Pemerintah Pusat,” jelas Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang sempat menemui warga.

Dia menyebutkan, permintaan warga tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah Pusat. Namun saat ini pihalnya masih butuh pengambilan data terkait batas hutan lindung di daerah tersebut.

“Setelah ini selesai, baru kami akan kembali ke Jakarta dan menypaikan permasalahan yang sebenarnya,” kata dia. (Nando)