Bawa Persoalan Rempang ke DPRD Kepri, Uba Minta Gubernur Tanggung Jawab

Anggota DPRD Kepri Uba Ingan Sigalingging. Foto: AlurNews.com/Arjuna

AlurNews.com – Legislator Kepri Uba Ingan Sigalingging membawa persoalan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam dalam rapat paripurna di DPRD Kepri, Senin (11/9/2023).

Hal itu bukan tanpa sebab, menurut dia, melihat situasi dan kondisi di lapangan bahwa pemerintah harusnya hadir mengayomi masyarakat dan bukan malah mendiskriminasi. Ini juga termasuk untuk lembaga DPRD Kepri.

“Sampai detik ini kita tidak ada melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan DPRD untuk berperan baik itu memediasi ataupun mencari solusi,” katanya.

Baca Juga: Lima Poin Tuntutan Massa Aksi Warga Rempang Tolak Relokasi di BP Batam

Dalam forum itu, Fraksi Hanura dan PAN di Kepri berpandangan seyogyanya DPRD itu membela rakyat, termasuk juga pemerintah setempat.

“Secara prinsip kami dari Fraksi Hanura dan PAN akan menyikapi masalah ini dan mendorong agar pemerintah daerah terlibat dalam hal upaya memediasi atau mencari solusi terkait permasalahan masyarakat Rempang,” kata Uba.

Ia berharap DPRD berperan dalam permasalahan yang dialami rakyat. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka akan menjadi aib buat lembaga tersebut.

“Karena ini dewan perwakilan rakyat, bukan dewan perwakilan investor,” tegas Uba.

Uba bicara mengenai hal tersebut dalam level tingkat provinsi. Sejauh ini, memang pemerintah maupun DPRD terkesan bungkam terkait permasalahan tersebut.

“Ini harus ditangani dari sisi kemanusiaan, karena menurut kami bahasa relokasi atau penggusuran merupakan sesuatu yang menyakitkan sebab mereka merupakan penduduk sah di kampung itu,” ujarnya.

Ia turut menyentil sikap Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang dinilainya sebagai sebuah pencitraan belaka. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat provinsi, Ansar seharusnya turun tangan dan bertanggung jawab atas permasalahan yang menimpa masyarakat Rempang.

“Saya harap gubernur betul-betul memperhatikan itu sesuai kewenangannya. Saya juga berharap ini bukan menjadi ajang politisasi tetapi memang ada tanggungjawab sebagai kepala daerah. Sejauh ini tindakan gubernur terkesan pencitraan seolah-olah peduli namun nyatanya tidak,” kata Uba. (Arjuna)