AlurNews.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Kepri melepas ekspor rumput laut yang kesekian kalinya, pada Selasa (12/9/2023).
Pelepasan ekspor rumput laut sebanyak delapan kontainer atau sebanyak 108 ton ini dihadiri langsung oleh berbagai pihak yang turut mendorong dan menjadi bagian dalam pengembangan konsep socio-entrepreneurship yang sudah sejak lama telah dijalankan oleh kelompok nelayan binaan Pospera Kepri.
Pelepasan ekspor rumput laut itu merupakan keberhasilan dari organisasi tersebut dalam mengembangkan sumber ekonomi alternatif untuk masyarakat setempat yang melibatkan masyarakat langsung maupun yang terhimpun dalam kelompok nelayan ataupun komunitas sosial.
Baca Juga: Rizki Faisal Dukung Natuna-Anambas Menjadi Provinsi
Diketahui, Pospera Kepri sejak tahun 2019 lalu telah fokus membangun sumber ekonomi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat agar bisa bertahan di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi.
Konsep itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dengan cara membentuk kelompok-kelompok nelayan maupun komunitas sosial untuk memanfaatkan kehadiran rumput laut sebagai sumber ekonomi dan solusi di tengah masyarakat.
Ketua Pospera Kepri, Hazhary menuturkan pentingnya dalam dunia bisnis menerapkan konsep socio-entrepreneurship untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Dalam dunia bisnis boleh saja seseorang mencari keuntungan, namun ada yang lebih penting dari sekedar keuntungan pribadi semata, yakni membangun ekonomi orang banyak disitulah konsep socio-entrepreneurship diterapkan pada suatu tempat,” ujarnya.
Socio-entrepeneurship adalah cara membangun sumber ekonomi alternatif yang melibatkan komunitas sosial dalam jumlah banyak. Menurut dia hal itu sama saja dengan membangun dan menyejahterakan orang-orang yang terlibat di dalam bisnis yang dibangun tersebut.
Menurutnya, pemerintah setempat belum memberikan dukungan akses luas terhadap pelaku usaha UMKM yang menerapkan socio-entrepreneurship.
“Sampai hari ini Wali Kota Batam atau Ex-Officio BP Batam (Muhammad Rudi) belum memberikan perhatiannya terhadap pelaku UMKM,” katanya.
Sampai saat ini, pelaku UMKM yang melibatkan komunitas sosial dalam jumlah besar masih kesulitan mendapatkan lahan untuk mengembangkan usahanya, meskipun pelaku usaha siap untuk membayar kewajiban seperti investor lainnya dan siap untuk membangunnya langsung.
“Namun karena kelasnya UMKM, maka seolah luput dari perhatian pemerintah setempat. Pemerintah sibuk mengurusi kapital besar, padahal membesarkan kapital besar sama halnya mengajarkan satu dua pebisnis. Namun menguatkan satu UMKM, sama dengan membangun ekonomi satu kelompok sosial. Kami harap pelaku UMKM diberikan kemudahan agar bisa go-internasional seperti yang diharapkan Presiden Jokowi,” kata dia.
Di tempat terpisah, Rizki Faisal selaku Dewan Pembina DPD Pospera Kepri, sangat mendukung total pengembangan konsep socio-entrepreurship di tengah masyarakat Batam dan Kepri umumnya.
“Kita pada prinsipnya sangat mendorong dan terus mendukung pengembangan pelaku usaha, yang sejatinya melakukan pemberdayaan masyarakat terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik itu dalam sektor pertanian, perikanan, budi daya, maupun perdagangan,” ujar Rizki.
Rizki yang juga Anggota DPRD Kepri itu pun mengharapkan pelaku usaha skala UMKM agar terus diperhatikan oleh pemerintah dalam mengembangkan usahanya.
“UMKM merupakan benteng ekonomi rakyat, syarat untuk menguatkan sendi perekonomian rakyat adalah dengan menguatkan keberadaan UMKM itu sendiri. Kami berharap keberadaan pelaku usaha skala UMKM agar terus diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Karena persoalan tanah di Batam berada di bawah BP Batam, Pospera Kepri berharap agar UMKM diberikan ruang, diberikan tanah untuk mereka bisa membangun pondasi bisnis agar bisa go internasional.
“Kalau mendapatkan lahan 5 hektare saja mereka merasa kesulitan, bagaimana mereka bisa membangun, sementara kita disibukkan mencari investor dari luar terus menerus. Investor UMKM dari dalam negeri yang melibatkan banyak komunitas malah terlupa untuk dilirik,” kata Wakil Ketua I DPRD Prov Kepri itu. (Arjuna)