AlurNews.com – Himpunan Kerukunan Masyarakat Tani Indonesia (HKTI) Batam, meminta pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap lahan pertanian dan perkebunan yang berada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Pasalnya, keberadaan perkebunan di wilayah tersebut diklaim sudah ada lebih dari 20 tahun.
“Para petani dan pelaku usaha pertanian sudah ada di Pulau Rempang bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah mencapai 20 tahun,” jelas Gunawan Satary, Ketua HKTI Batam, Selasa (19/9/2023).
Para petani di Pulau Rempang sendiri, saat ini berharap pembangunan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, dapat berjalan bergandengan dengan para petani lokal.
Keberadaan petani lokal hingga saat ini, disebut membantu Pemerintah Kota Batam dalam menahan laju inflasi, dan memenuhi laporan target pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bertahun-tahun para petani lokal Rempang turut membantu pemerintah daerah dalam menahan laju inflasi, jangan dilupakan hasil pertanian Rempang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar,” lanjutnya.
Dalam proses pembangunan PSN Rempang Eco-City, pemerintah pusat telah menegaskan akan memberikan perlakuan berbeda antara masyarakat asli kampung tua, dengan masyarakat pendatang, serta pelaku usaha di kawasan Pulau Rempang.
Gunawan Satary menuturkan, hal inilah yang kemudian membuat para petani lokal merasa dilupakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Kami sudah datang menjumpai orang tua kami, Wali Kota Batam. Tapi beliau angkat tangan, beliau sampaikan bahwa beliau tak mampu menolong kami. Bahkan untuk sekadar berusaha memperjuangkan nasib ini ke pemerintah pusat. Tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun buat kami, itu yang beliau sampaikan,” paparnya. (Nando)
 Batam, meminta pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap lahan pertanian){kind=link}