Proses Pembangunan Sekolah Baru di Batam Diduga Bermasalah, Disdik Kepri Dianggap Tidak Siap

Disdik Kepri Tidak Siap, Diduga Terkesan Bermain Dengan Anggaran

Kritik polemik yang saat ini mulai muncul dalam tahapan pembangunan empat unit sekolah baru di Kota Batam ini juga datang dari anggota Komisi IV DPRD Kepri, Uba Inggan Sigalingging.

Uba bahkan menduga bahwa Disdik Kepri terkesan tidak siap dan terburu-buru dalam mengalokasikan dana pembangunan sekolah, yang diketahui berasal dari dana alokasi khusus APBN.

“Disdik Kepri terkesan buru-buru. Bisa dilihat di LPSE sudah ada tender kontrak yang telah selesai. Sementara alokasi lahan belum ada kejelasan,” sesalnya melalui sambungan telepon, Rabu (18/10/2023).

Kesan terburu-buru yang ditunjukkan oleh Disdik Kepri, dianggap dilakukan agar dana alokasi khusus yang dimaksud tidak ditarik oleh Pemerintah Pusat.

Namun hal ini hanya dianggap akan menimbulkan masalah baru, hal ini sesuai dengan proses pembangunan SMKN 9 Batam di Tanjungpiayu yang saat ini juga tengah mengalami masalah pembangunan.

“Hal ini sudah berulang kali, SMKN 9 Batam salah satu contoh nyata. Karena buru-buru, akhirnya semua dibebankan ke APBD,” terangnya.

Menanggapi permintaan pembebasan UWT oleh Disdik Kepri, Uba juga mengingatkan bahwa pihak BP Batam juga tidak memiliki kewenangan penuh.

Untuk itu, ia menyesalkan sikap Pemprov Kepri yang kurang pro aktif dalam setiap proses pengajuan alokasi lahan bagi satuan pendidikan.

“Sejak awal memang tidak pro aktif. BP Batam juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan, apabila tidak dapat merealisasikan permintaan ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penolakan pembangunan rencana unit sekolah baru mulai datang dari pihak warga Perumahan Taman Pesona Indah (TPI) RW 09, Tanjunguncang, Batuaji yang menolak penggunaan lahan fasilitas umum (fasum) guna rencana pembangunan SLB Negeri 2 Batam oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.

Ketua RW 09, Achmad Bin Abdul Gani menyebut, penolakan datang dari semua warga dari RT 01 hingga 06. Warga menilai lahan fasum dan fasos tersebut satu-satunya di Perumahan TPI.

“Jadi kalau itu bangun sekolah, ke mana lagi kami berkumpul kalau ada acara atau anak-anak kami bermain,” ujarnya.

Achmad mengaku tak menolak pembangunan sekolah, namun menyarankan pemerintah menggunakan lahan kosong di luar pemukiman mereka.

“Kalau mau bangun sekolah carilah lahan kosong di luar. Jangan dalam perumahan seperti ini,” jelasnya. (Nando)