AlurNews.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta agar Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi bertanggungjawab dengan pernyataan dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Provinsi Kepri, dalam aksi unjuk rasa bela Rempang 11 September lalu, yang berujung ricuh.
Dengan tegas, Ansar bahkan menyampaikan perihal serupa sebenarnya telah disampaikan Rudi beberapa kali secara pribadi.
Namun demikian, hingga saat ini Ansar mengaku belum diberitahu perihal siapa oknum yang dimaksud tersebut. Untuk itu ia mengingatkan, agar perihal informasi ini seharusnya tidak disampaikan di hadapan publik.
Baca Juga: Rudi Sebut Aksi Bela Rempang Diduga Ditunggangi Oknum Pemprov Kepri
“Kasih tahu saya siapa orangnya, jangan seperti ini. Jangan karena ketidakmampuan, kita lempar ke pihak lain. Itu tidak bijak,” ujarnya ditemui di Gedung Graha Kepri, Batam, Rabu (1/11/2023).
Untuk itu, Ansar kembali meminta agar pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam saat ini lebih berfokus terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
BP Batam, diketahui menjadi perpanjangan pemerintah pusat, guna dapat segera mencari solusi dengan masyarakat Kampung Tua di Pulau Rempang.
“Tidak usah buat opini yang buat ricuh. Saya kira semua sudah lebih dewasa,” paparnya.
Pemerintah Provinsi Kepri, diakuinya mendukung rencana pemerintah pusat dalam menunjuk Kota Batam sebagai salah satu lokasi PSN.
Menurutnya hal ini juga penting bagi pertumbuhan ekonomi Kepri pada umumnya. Walau demikian, sejalan dengan proyek ini pihaknya menyebut hak masyarakat juga harus dapat dipenuhi.
“Kami sejak awal sudah bilang mendukung. Makanya sekarang kami sikapnya bersiap saja, kalau dibutuhkan kami siap,” ujarnya. (Nando)
