AlurNews.com – Pernyataan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, perihal dugaan keterlibatan oknum Pemprov Kepri yang menjadi dalang dari kericuhan aksi bela Rempang pada 11 September lalu, mendapat kritik dari legislator DPRD Kepri.
Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging menyebut bahwa pernyataan tersebut terkesan memotong cerita terkait dengan Program Strategis Nasional (PSN) di Rempang.
Apa yang disampaikan Rudi, kata Uba, terkesan berbentuk apologi atau semacam pembelaan diri. Sebab, sejak awal PSN di Rempang mendapat reaksi penolakan dari masyarakat.
Baca juga: Rudi Sebut Aksi Bela Rempang Diduga Ditunggangi Oknum Pemprov Kepri
“Penolakan itu sampai pada puncaknya pada tanggal 7 September. Dimana kita ketahui bersama pemerintah melalui aparatnya turun ke Rempang dan melakukan semacam tindakan yang menimbulkan keadaan yang mana masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan mengalami kekerasan. Saya kira ini entry point-nya,” kata dia, Sabtu (4/11/2023).
Uba mengatakan, bahwa dalam posisi ini, sangat wajar dan logis jika masyarakat menolak dan bahkan melakukan perlawanan karena menyangkut hak hidup mereka atas tanah. Sebagaimana diketahui, memang orang Melayu Rempang telah bermukim di sana sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Perlu dipahami, tanah perlu dilihat dari aspek sosial budaya. Kehidupan itu tak terlepas dari tanah. Ini awal bagaimana terjadinya apa yang disebut konflik oleh banyak pihak. Seharusnya, Pak Rudi masuk dulu dari sini, baru terjadi peristiwa 11 September,” kata dia.
Baca juga: Ansar Minta Rudi Tanggungjawab Soal Pernyataan Keterlibatan Oknum Pemprov Kepri
Apa yang disampaikan Rudi terkait kericuhan 11 September itu adalah domainnya aparat kepolisian, bukan domain Kepala BP Batam atau Wali Kota. Kata Uba, apa yang terjadi dalam aksi tersebut merupakan bentuk gerakan yang dimobilisasi langsung oleh masyarakat.
“Siapapun yang mensupport atau memberi dukungan atas aksi tersebut, itu adalah bentuk kepedulian terhadap keberadaan masyarakat Rempang,” kata dia.
Di sini, ia melihat jika Rudi justru buang badan, seolah-olah PSN itu gagal karena terjadi demo besar di 11 September. Padahal, itu disebabkan arogansi pemerintah, dalam hal ini BP Batam yang mengerahkan aparat untuk melakukan intimidasi ke masyarakat Rempang.
“Kami berharap apa yang terjadi di Rempang harusnya menjadi pembelajaran bersama agar pemerintah agar menghormati masyarakat baik dari segi sosial budaya maupun sejarahnya,” pungkas Uba. (Arjuna)
