AlurNews.com – Usulan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membuka peluang penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, direspons oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Amsakar mengatakan, bahwa Pemko Batam selaku penyelenggara lini terbawah kebijakan negara siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh pusat. Termasuk juga arahan mengenai peluang diungsikannya warga Rohingya di Galang.
“Artinya kalau negara sudah mengambil kebijakan untuk melaksanakan, katakanlah bagaimana pengungsi Rohingya ini kami berikan dukungan kemanusiaan dan negara sudah memutuskan bahwa Batam diminta Wakil Presiden (penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang) untuk di-follow up, kami siap untuk melaksanakan itu,” kata dia, Rabu (6/12/2023).
Di sisi lain, baginya Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, beberapa hal yang berkaitan dengan itu juga pernah dijalankan dan berhasil baik.
“Kita tahu camp sahabat kita dari Vietnam, kemudian ketika kemarin awal kita dihantam Covid-19 perbincangan pro kontranya RSKI Galang luar biasa. Tapi, ya, Batam, alhamdulillah bisa melaksanakan itu dengan baik. Apalagi ini Rohingya, adalah tugas kemanusiaan,” ujar Amsakar.
Ia ingin Pemko Batam mengambil peran untuk berkontribusi terhadap masyarakat dunia. Dia juga memandang bahwa aspek kemanusiaan menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia dan salah satu tujuan nasional.
Olah sebab itu, lanjutnya, Indonesia dibanyak peran di dunia, baik itu dari segi sejarah dan peranan terhadap dunia internasional.
“Jadi, singkatnya, kami Pemko Batam pasti akan mem-follow up setiap kebijakan yang dilakukan secara nasional di daerah ini, akan halnya nanti kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masyarakat akan kami komunikasikan secara bijak dan baik karena saya yakin kalau kita berbicara nurani, setiap orang itu ingin membantu saudara-saudaranya,” bebernya.
Menyoal potensi konflik yang dimungkinkan terjadi, maka Amsakar tak ingin itu terlalu dimasalahkan. Pasalnya, setiap kebijakan negara pasti akan ada resiko dan itu telah ada upaya atau langkah-langkah antisipatif yang bakal dijalankan.
“Potensi konflik yang kemungkinan terjadi tentu saja kalau sudah jadi kebijakan negara, mulai dari A sampai Z itu sudah dipelajari. Kemungkinan resiko-resiko terburuknya pasti sudah akan dipersiapkan. Akan ada langkah antisipatif yang akan dilakukan,” ujarnya.
Meski begitu, dia yakin semua keraguan dan kekhawatiran dapat ditepis, melihat Batam berpengalaman untuk beberapa hal dan keterlibatannya mengenai aspek kemanusiaan.
“Mudah-mudahan kalau kebijakan ini juga direalisasikan di Batam, saya yakin hal yang sama juga dapat kita wujudkan. Saya yakin tidak ada gesekan itu,” pungkas Amsakar. (Arjuna)
