
AlurNews.com (Advertorial) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri tahun 2024. Musrenbang itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (27/3/2024).
Musrenbang Provinsi Kepri dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024. Musrenbang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta lebih kurang 500 orang hadir secara luring dan 100 orang hadir secara daring.
Musrenbang Provinsi Kepri 2024 membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif.
Baca Juga: Gubernur Ansar Buka Musrenbang Kabupaten Karimun
Kemudian pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Dalam sambutannya, Ansar mengatakan RKPD Kepri 2025 menetapkan tema optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya,” kata Ansar.
Kemudian terkait capaian indikator makro Provinsi Kepri ada dua indikator yang menjadi perhatian penting menurut Gubernur Ansar berdasarkan paparan Deputi I Kemendagri sebelumnya.
“Angka indeks ratio kita masih di angka 0,34 maka saya berharap agar dalam pembahasan tematik nanti lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara cluster bisa dapat kita kurangi tingkat kesenjangannya,” ujarnya.
Musrenbang itu juga membahas rencana penurunan pengangguran terbuka di Kepri. Saat ini angka pengangguran di Kepri masih sebesar 6,8 persen.
Sebelumnya, Mendagri RI yang diwakili Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) / Plh Sekretaris BNPP, Robert Simbolon mengatakan pemerintah Provinsi Kepri telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan 6 indikator sasaran makro ekonomi
“Tema RKP tahun 2025 yaitu ‘akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’ telah diterjemahkan secara lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Kepri ke dalam RKPD tahun 2025 dengan tema ‘optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat’
Ia pun mengapresiasi langkah tersebut, juga termasuk kesepakatan atas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait enam sasaran makro ekonomi yang telah dicapai dalam forum Rakortekrenbang tahun 2024.
“Kerangka substansi yang telah sinkroni ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli nanti sesuai dengan harapan kita bersama,” pesannya. (red)