AlurNews.com – May Day di Batam dirayakan dengan aksi ribuan buruh yang menuntut sejumlah hal kepada pemerintah. Para buruh dari sejumlah serikat itu melakukan aksinya di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (1/5/2024).
Setidaknya ada hampir 10.000 buruh yang turun ke jalan. Massa aksi gabungan mulai berkumpul di halte Panbil dan parkiran Stadion Temenggung Abdul Jamal, sebelum menuju ke Kantor Wali Kota Batam.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh kaum pekerja, diantaranya meminta pemerintahan mencabut UU Cipta Kerja No 6/2023, hapus outsourcing tolak upah murah, memperhatikan K3, cabut PMK 168/2023 dan PP 55/2023 tentang PPH 21 yang beratkan buruh, serta mendorong Pilkada aman damai.
Orasi para buruh direspons langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. “Kalau kalian sejahtera, saya akan bahagia. Karena kalian tidak sejahtera, maka kalian datang ke sini,” kata Rudi.
Perihal tuntutan para buruh pada Mau Day 2024 ini, ia menyebut bahwa semua itu adalah aturan atau kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi, ia selalu kepala daerah tak lepas tangan.
“Semua adalah kebijakan pemerintah pusat. Mari kita dudukkan supaya kita bisa bikin surat. Apa yang kita mau, kita kirim. Dari daerah tingkat dua, ke tingkat satu, ke pusat langsung, supaya ada respons,” ujar dia.
Menurut Rudi, jika seluruh kabupaten/kota di Indonesia berkirim surat ke pemerintah pusat, maka tak mungkin jika presiden tidak menggubris. “Kalaulah jumlah kabupaten kota se-Indonesia kirim (surat), saya kira Pak Presiden pasti akan memperhatikan surat dari kita semua,” tambahnya.
Beda halnya dengan konteks Pilkada aman damai yang diserukan, Rudi sebut jika permintaan itu tergantung dari masyarakat, termasuk buruh. Bila masyarakatnya aman damai, maka hal serupa pun terjadi di Pilkada mendatang.
“Yang mengamankan (Pilkada) adalah diri kita. Kalau diri kita sudah aman, maka semua aman. Tapi kalau diri kita membuat ulah, maka semua akan berulah,” katanya.
Rudi turut menyinggung soal hak suara dan Pilgub Kepri 2024 nanti. Menentukan pemimpin bukanlah hal yang mudah. Pemimpin selanjutnya akan menentukan nasib daerah dimasa mendatang.
“Bapak Ibu punya hak suara masing-masing, salurkan. Tidak ada pemaksaan di sini, karena kita akan menentukan siapa yang memimpin Kepri supaya Kepri bisa lebih baik dari sekarang ini,” ujarnya. (Arjuna)
