AlurNews.com – Masalah yang sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia seperti di Natuna, di mana sulitnya menarik dokter untuk bertugas di daerah perbatasan.
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan masalah ini sering terkait dengan fasilitas dan kondisi kerja yang lebih sulit di daerah perbatasan, sehingga banyak dokter lebih memilih untuk bertugas di kota yang lebih besar.
“Fokus kita di Pemkab Natuna meningkatkan pelayanan terutama pemenuhan tenaga kesehatan,” kata Rodhial.
Ia mengungkapkan harusnya fakultas kedokteran perlu memberi pemahaman dan gambaran kepada dokter tentang arti sebenarnya dari menjadi seorang dokter.
“Menjadi seorang dokter mau ngapain? Apakah mau pengabdian atau mencari uang banyak saja,” ujarnya.
Hal itu dapat membantu dokter untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian yang seharusnya menjadi motivasi utama dalam menjalankan profesi kedokteran.
Selain itu, penghargaan yang diberikan kepada dokter yang bersedia bertugas di daerah perbatasan juga perlu dipertimbangkan. Bukan hanya soal gaji, namun juga kondisi kerja yang aman dan mendukung, perlu diperhatikan agar dokter merasa nyaman dan dihargai selama bertugas di daerah perbatasan.
“Saya pernah bilang, tidak usah pasang iklan tetang gaji. Kalau tentang gaji banyak dokter yang tidak mau, tapi cobalah pasang iklan memakai hati nurani,” ujarnya.
Semoga dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman ini, lebih banyak dokter bersedia untuk memberikan pengabdian di daerah perbatasan demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tantangan geografis terhadap layanan kesehatan merupakan hal yang sangat menjadi perhatian Pemkab Natuna, pelayanan yang kami miliki sangat tertinggal jauh dari pelayanan kesehatan yang ada di kota-kota,” ungkapnya.
Dengan tingginya harapan dan mutu pelayanan yang diinginkan masyarakat, serta tantangan geografis yang ada di Natuna perlu peran dan perhatian pemerintah pusat.
“UUD menyatakan bahwa kewajiban kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan dan mensejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka orang di perbatasan ini harus sama dilayani dengan orang yang di kota,” ungkapnya.
“Pola pembangunan kita adalah sentralistis hingga yang selalu itu di kota. Kalau di kota pemerintah tidak terlalu peduli dengan kesehatan masih banyak pihak swasta yang ikut campur, tapi di daerah seperti ini tidak ada swasta yang mau ikut campur. Maka pemerintah lah yang harus hadir karena pemerintah merupaka pelayanan publik,” pungkasnya. (Fadli)
