AlurNews.com – Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam sudah menyiapkan tiga sistem kerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sistem ini sudah diterapkan sejak 2022.
Pertama, sistem kesejahteraan sosial Kota Batam. Dinsos-PM sudah menyiapkan personel sebanyak 87 orang tersebar di 64 Kelurahan Kota Batam.
Tujuannya agar Kota Batam memiliki data yang valid, lengkap dan akurat terkait masalah sosial, sehingga program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.
Dinsos-PM juga bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dan sudah menyiapkan personelnya. Bahkan pihaknya juga sudah membagikan 64 unit komputer untuk seluruh kelurahan. Untuk bekerja masalah kesejahteraan sosial.
Kedua sistem penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam. Agar seluruh masalah sosial dapat ditangani pemerintah sehingga tak ada lagi komplain dari masyarakat Kota Batam.
Dalam masalah penanganan ini, sumbernya ada dua, yaitu hasil razia patroli. Dan rujukan pribadi, seperti perorangan kantor, individu, perusahaan, masyarakat, media sosial dan lainnya.
Karena keterbatasan karyawan, Dinsos-PM sudah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Pihaknya merekrut 14 orang khusus ditambah 12 orang BKO. TRC ini kerja selama 24 jam secara shift. Buka selama 24 jam atas laporan mayarakat.
“Misalnya ada laporan terkait ODGJ, anak jalanan, gelandangan dan lainnya melalui call center lalu TRC langsung ke lokasi ,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam Leo Putra, Senin (19/8/2024)
Setelah diamankan oleh tim, Dinsos-PM sudah menyiapkan shelter dan kantor. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap.
“Ini baru penanganan,” ujar Mantan Sekdis Dinsos-PM ini.
Ketiga, adalah sistem Pembinaan PMKS di Kota Batam. Leo menuturkan Batam memiliki Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) P2PMKS. Ada di Nilam Suri, yang memiliki fasilitas lengkap. Seperti salon, bengkel, dapur, tempat tidur dan lainnya.
“Apa yang kita tangani di sistem kedua ada solusi di sistem ketiga. Kalau masalah sosial ada Peksos (Pekerja Sosial). Sudah kita gaji 4 orang termasuk 1 psikolog juga. Kita gaji juga 3 orang pengasuh, tukang dapur 2 orang untuk siapkan makan,” paparnya.
Ia menambahkan seluruh dana dalam pelaksanaan ini menggunakan APBD Kota Batam. Hasil assement ini biasanya berbeda. Ada yang dikembalikan ke asalnya, ada yang masuk ke panti asuhan, ada juga yang dikembalikan ke rumahnya apabila di Batam, ada yang ODGJ diobati.
“Walaupun anggaran kita terbatas, sistem kerja harus tetap jalan. Kita juga terbuka apabila ada CSR perusahaan di Batam,” katanya.
Leo berharap ketiga sistem kerja ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga permasalahan sosial di Batam bisa ditangani dan meminimalisir angka kemiskinan di Batam. (roma)
 Kota Batam sudah menyiapkan){kind=link}