Jurnalis Batam Aksi Bakar Lilin Depan Kantor DPRD: Simbol Matinya Demokrasi

Sejumlah jurnalis di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar aksi "Indonesia darurat" di Depan Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (23/8/2024) malam. (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Sejumlah jurnalis di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar aksi “Indonesia darurat” di Depan Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (23/8/2024) malam. Puluhan jurnalis menghidupkan lilin tanda berduka sebagau simbol atas matinya demokrasi di Indonesia.

Aksi spontanitas ini digelar pukul 20.00 WIB. Dengan mengenakan baju hitam, puluhan massa aksi membentuk formasi setengah lingkaran, dengan lilin yang menyala di depan mereka.

Masing-masing jurnalis memegang poster bertuliskan kalimat-kalimat kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilai telah merusak demokrasi.
“Anak tukang kayu yang kupercaya hanya Yesus, #tolakpemiluakalakalan #kawalputusanMK,” “Tolak pilkada akal-akalan, bau ketek oligarki,”. Begitu beberapa tulisan poster yang disuarakan para awak media ini.

Tidak hanya membentangkan poster kritikan ke Jokowi, para jurnalis juga menyampaikan orasi. Salah satunya orasi yang disampaikan Muhammad Islahuddin.

“Hari ini kita berkumpul di sini karena kita marah kepada pemimpin yang duduk di DPR sana. Presiden Jokowi ingin mengunakan semua alat kekuasaan untuk meloloskan anaknya masuk dalam Pilkada,” tutur Redaktur Batam TV itu.

Begitu juga beberapa jurnalis lainnya seperti Ajang Jurnalis Liputan 6 dan Alamudin Hamapu Jurnalis Detik membaca puisi-puisi kritikan kepada pemerintahan Jokowi.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam. Alam yang juga penangung jawab acara mengatakan, kegiatan aksi malam ini bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi.

“Kegiatan malam ini diinisiasi oleh AJI Batam, bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi yang terjadi di negara kita saat ini,” katanya yang juga Koordinator Advokasi AJI Batam.

Pembakaran lilin kata Alam, jadi bentuk belasungkawa terhadap kondisi demokrasi.

“Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, jurnalis harus ikut bersuara menjaga demokrasi,” kata Alam.

Ia berharap, aksi-aksi yang dilakukan di setiap daerah ini didengar oleh pemerintah agar demokrasi tidak dipermainkan lagi apalagi untuk kepentingan keluarga.

“Yang penting kami kawal putusan MK ini, jika nanti tiba-tiba disahkan, kami akan lakukan aksi kembali,” ujar Alam.

Aksi serupa juga digelar dibeberapa pengurus AJI di berbagai daerah. Termasuk, ikut ke jalan menyuarakan aspirasi. (roma)