AlurNews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna mengungkapkan bahwa wilayah Natuna memiliki enam potensi ancaman bencana.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Natuna, Nurul Huda. Potensi ancaman bencana yang dimaksud antara lain banjir, kekeringan, longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Beberapa kecamatan di Natuna menjadi daerah yang rawan terhadap bencana, seperti Kecamatan Bunguran Timur, Timur Laut, Serasan, dan Serasan Timur,” kata Nurul Huda, Jumat (4/10/2024).
Ia juga menjelaskan di Kecamatan Bunguran Timur, potensi bencana yang paling tinggi adalah banjir dan Karhutla, dengan tingkat kebakaran yang sangat tinggi.
Selain itu, Kecamatan Bunguran Timur Laut lebih rentan terhadap bencana banjir, dan Kecamatan Serasan serta Serasan Timur rawan longsor dan banjir.
Untuk mengurangi risiko bencana, BPBD Natuna telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta aparat setempat.
Nurul juga mengingatkan agar masyarakat memahami tanda-tanda bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ia mencontohkan kejadian longsor di Serasan yang mengakibatkan korban jiwa.
“Meskipun sudah ada tanda-tanda peringatan seperti turunnya tanah dan air. Namun, masyarakat saat itu malah bergotong royong, yang berujung pada bencana,” ujarnya.
BPBD juga mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di setiap desa sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Destana bertujuan agar setiap desa dapat segera melaporkan tanda-tanda bencana ke BPBD. Selain itu, desa yang sudah membentuk Destana dapat mengalokasikan dana desa untuk kegiatan kebencanaan.
“Saat ini, sudah ada lima desa di Natuna yang telah membentuk Destana, yakni Desa Cemaga, Air Putih, Air Nusa, Batu Belanak, dan Kelurahan Serasan,” jelasnya.
BPBD berharap semua desa di Natuna dapat mengikuti langkah ini, sehingga sosialisasi dan penanganan bencana dapat lebih efektif di seluruh wilayah.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Natuna, Zulheppy, menjelaskan bahwa BPBD langsung bergerak di lapangan saat terjadi bencana.
“Untuk bencana besar, BPBD segera mendirikan posko evakuasi dan dapur umum darurat,” kata Zulheppy.
Setelah itu, dilakukan kajian cepat untuk mengeluarkan rekomendasi terkait status bencana, apakah darurat atau non-darurat.
“Berdasarkan rekomendasi tersebut, surat edaran atau surat keputusan dari Bupati Natuna akan dikeluarkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan BPBD juga bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut, dan matras kepada warga yang terdampak.
“Kita juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana,” pungkasnya. (Fadli)
 Natuna mengungkapkan bahwa wilayah Natuna memiliki enam potensi ancaman bencana.){kind=link}