Persoalan Lahan Tak Kunjung Selesai, PMKRI dan Warga Protes ke Pengembang dan DPRD

Warga Kampung Kolam Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa bertemu DPRD Batam menyampaikan permasalahan mereka dengan pihak pengembang yang tak kunjung menemukan titik terang. (Foto: AlurNews)

AlurNews.com – Puluhan warga Kampung Kolam Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam protes terhadap polemik lahan warga setempat dan pihak pengembang yang tak kunjung menemukan titik terang.

Di lokasi tersebut ada sebanyak 144 rumah yang belum dapat kepastian dari pengenbang. Bahkan mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pengembang di kawasan Harbour Bay, kemudian dilanjutkan di kantor DPRD Batam.

Penanggung jawab aksi dari PMKRI Batam, Simeon Senang, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mencari solusi atas polemik lahan yang telah berlarut-larut.

Warga menuntut kejelasan terkait hak mereka yang belum terselesaikan dan mempertanyakan kehadiran aparat keamanan di lahan sengketa yang dianggap menimbulkan intimidasi bagi warga.

“Selain itu, kami mempertanyakan kapasitas aparat keamanan yang sudah lama ditempatkan di lokasi dan dirasakan mengintimidasi warga,” kata Simeon Senin (28/10/2024).

PMKRI bersama warga menyatakan telah melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk menyurati pihak terkait untuk mencari solusi bersama, namun sejauh ini tidak mendapatkan tanggapan. Simeon juga menyoroti adanya kesenjangan perlakuan terhadap warga dalam penanganan polemik ini.

“Jika memang ada relokasi, lakukanlah secara manusiawi. Sayangnya, pihak pengembang tidak mau berdialog langsung dengan warga, malah menggunakan perantara seperti aparat keamanan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kehadiran pihak pengembang untuk memberikan sosialisasi mengenai rencana pembangunan di lahan tersebut guna mencegah terjadinya konflik.

“Hal ini yang kami sesalkan karena tidak dilakukan. Kami akan terus menyurati BP Batam terkait polemik ini, dan berharap dalam dua atau tiga hari ke depan pihak pengembang dapat hadir,” ujarnya .

Sebagai langkah lanjutan, PMKRI dan warga meminta DPRD Batam untuk memanggil direktur lahan BP Batam agar melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Kami minta segera menyelesaikan masalah ini demi keadilan bagi warga setempat,” ujarnya. (rul)