AlurNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Rabu (5/2/2025). Tepatnya di SDN 010 Bengkong dan SMPN 30 Batam.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta mengidentifikasi kendala di lapangan.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, mengatakan pihaknya bersama Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti arahan dari Deputi 2 dan pihak terkait.
“Alhamdulillah, pagi ini kami bersama Kabinda Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti perintah Deputi 2 serta BGN. Kami memastikan program Presiden sudah berjalan dan mengevaluasi kendala-kendala yang perlu dibahas lebih lanjut,” ujar Iman.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, serta pengusaha, agar program ini bisa berjalan optimal.
“Ini demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Anak-anak generasi emas yang diharapkan oleh Presiden harus didukung dengan makanan bergizi sejak dini, karena pertumbuhan otak dan fisik sangat bergantung pada asupan nutrisi yang mereka konsumsi,” katanya.
Ia menegaskan evaluasi akan terus dilakukan demi penyempurnaan program MBG.
“Program baru tentu memerlukan evaluasi terus-menerus agar bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kami akan memastikan segala perbaikan yang dibutuhkan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabinda Kepri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti video conference bersama Deputi 2 Kepala BIN dan Deputi BGN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur dan DPRD se-Indonesia untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam menjalankan program MBG.
“Hari ini kami turun langsung bersama DPRD untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa setiap program baru pasti memiliki hambatan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mendorong agar program ini berjalan sesuai harapan,”kata Kabinda Kepri.
Ia juga menyarankan pembentukan posko evaluasi yang dapat memberikan laporan mingguan mengenai perkembangan program.
“Kami perlu mendapatkan update rutin mengenai kendala di lapangan, sehingga solusi bisa segera ditemukan. Selain itu, ada arahan dari pusat agar pemerintah daerah dan pihak swasta dapat berkolaborasi dalam mendukung keberlanjutan program ini,” tambahnya.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan program MBG, dengan rencana cakupan 82 juta anak penerima manfaat di seluruh Indonesia pada September mendatang.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung program ini agar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya. (rul)
