AlurNews.com – Asosiasi Logistik dan Forwarder Pelabuhan Indonesia (ALFI) Kota Batam, melihat masa depan pelabuhan bongkar muat Batuampar harus dijawab bersama oleh seluruh sektor usaha, dan asosiasi yang bergerak di bidang logistik.
Pihaknya menilai, masa depan pelabuhan khusus logistik ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya ke pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan PT Persero yang menjadi pelaksana di pelabuhan tersebut.
“Keterlambatan yang selama ini terjadi tidak bisa kita bebankan kepada BP Batam atau pun Persero. Ini merupakan tugas bersama agar pengembangan pelabuhan Batuampar jadi lebih berkembang ke depannya,” ujar Ketua ALFI Batam, Yasser Hadeka, Rabu (19/2/2025).
Alfi Batam sangat peduli terhadap kemajuan pelabuhan Batuampar. Untuk itu, diskusi dalam mencari solusi, dan menarik aspirasi pelaku usaha yang selama ini beroperasi di Pelabuhan Batuampar.
Seperti diketahui Pelabuhan Batuampar salah satu pintu keluar masuk internasional di Indonesia.
“Jadi banyak aktivitas ekspor dam impor di Pelabuhan Batuampar. Untuk itu, berbagai kendala yang dihadapi di tahun 2024 bisa ditanggulangi tahun ini sedari awal,” beber Deka.
Kesiapan BP dan Persero yang merupakan BUMN sebagai opertor harus maksimal.
“Sebenarnya ini butuh kolaborasi semua. Kami berharap khusus Batam dengan Persero Batam akan banyak bekerja sama di pelabuhan batuampar ke depannya,” jelasnya.
Alfi melihat perkembangan Batuampar saat ini kondisi progres masih lambat, namun di beberapa sisi ada perkembangan oleh BP Batam dan Persero Batam khususnya dengan menambah RTG crane.
“Dan kedepannya bulan aplril tambah 2-3 RTG crane,” ucapnya.
Kedepan Alfi bisa meningkatkan kerjasama dengan BP Batam atau Persero. Sehingga kendala dalam meningkatkan infrastruktur dan fungsi pelabuhan Batuampar bisa terus terbangun. Kelancaran operasional menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Banyak hal eksternal isu yang menyangkut aktivitas ekspor dan impor, misalnya sistem coretax yang eror. Kendala di Batuampar tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada BP Batam, karena ada kendala atas kebijakan pemerintah pusat.
Dengan kondisi Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ), seharunya pusat punya aturan khusus untuk Batam. Tidak bisa secara nasional diterapkan kebijakan. Sebelum diimplementasikan harus ada penelitian dengan teknis di lapangan khusus Batam ini. (Nando)
