AlurNews.com – Partisipasi masyarakat (parmas) dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepri belum mencapai target nasional sebesar 77,5 persen. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada angka partisipasi, tetapi juga pada proses yang berjalan aman dan kondusif.
“Di Kepri, parmas-nya tidak mencapai 77,5 persen seperti rata-rata target nasional. Tapi itu bukan soal kuantitas parmas menjadi suksesnya Pilkada, tapi lebih ke aman dan kondusif. Jadi, yang penting Pilkada di Kepri aman dan kondusif,” kata Anggota KPU RI, Iffa Rosita, Selasa (25/2/2025).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan KPU Kepri yang membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Pelita, Batam, Selasa (25/2/2025) ini dihadiri oleh jajaran KPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Dari sisi internal, KPU meninjau kembali berbagai aspek teknis dan operasional yang perlu diperbaiki. Sedangkan secara eksternal, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pemilu ke depan.
Menurut Iffa, selain faktor anggaran, hubungan yang baik dengan pemilih, peserta Pilkada, serta pemangku kepentingan lain juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Keberhasilan Pilkada juga ditentukan oleh seberapa baik kita membangun koneksi dengan pemilih dan peserta pemilu. Semakin baik hubungan yang terjalin, semakin tinggi partisipasi yang bisa kita dorong,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinilai strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai aturan di tingkat kecamatan.
Kepri dianggap beruntung karena tidak mengalami konflik Pilkada seperti di beberapa daerah lain di Indonesia. Pilkada di provinsi ini berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Iffa juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tahapan Pilkada. Menurutnya, pelaksanaan yang sesuai dengan regulasi menjadi salah satu kunci sukses dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Meskipun ada beberapa sengketa yang sempat masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti di Bintan, Batam, dan Lingga, perkara tersebut tidak berlanjut ke sidang pokok karena telah didismisal. Ini menjadi bukti bahwa Pilkada di Kepri berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“Saya mengapresiasi KPU Kepri yang telah sukses melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri,” kata Iffa.
Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mengawal jalannya Pilkada 2024, termasuk pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, TNI/Polri, serta Bawaslu. Kolaborasi yang solid dinilai berperan besar dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada di Kepri.
Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, menegaskan bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada serentak dalam arti sesungguhnya, berbeda dengan Pilkada serentak parsial yang dilakukan sebelumnya.
Kepri bersama tujuh kabupaten/kota di dalamnya telah menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada, sehingga kepala daerah terpilih dapat dilantik serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dari semua pihak, dari tahap awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga Pilkada di Kepri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Indrawan.
KPU Kepri juga telah mencatat berbagai hal selama proses Pilkada. Evaluasi terus dilakukan agar penyelenggaraan pemilu ke depan semakin baik.
“Selain evaluasi internal, kami juga berharap mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai apa saja yang masih perlu diperbaiki,” kata dia. (roma)
 dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kepri belum mencapai target nasional sebesar 77,5 persen.){kind=link}