AlurNews.com – Sejumlah perwakilan Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Natuna mengungkapkan berbagai keluhannya kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Keluhan tersebut mencakup masalah tunggakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pembelian mobil dinas kesehatan yang dianggap tidak layak, terutama mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Salah satu perwakilan tenaga kesehatan dr Muhammad Fadli menyampaikan keluhannya dalam sebuah audiensi dengan Bupati Natuna, yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang kerja Bupati, Selasa (11/3/2025).
“Kepala Dinas Kesehatan jangan membeli mobil dinas baru saat keuangan daerah sedang begini,” tegas Fadli di tengah audiensi.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyambut baik audiensi ini dan menerima beberapa usulan yang disampaikan perwakilan nakes, yang sebelumnya juga melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Natuna.
Salah satu keluhan utama adalah tunggakan utang TPP dan rasionalisasi anggaran yang terjadi sejak pemerintahan Bupati sebelumnya.
“Pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti permasalahan yang menjadi harapan para nakes,” ujar Cen.
Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa tunggakan TPP bulan November akan dibayarkan bulan ini setelah dana yang ditunda salur dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk ke dalam kas daerah.
Pembayaran ini tidak hanya mencakup tenaga medis, tetapi juga seluruh tunggakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, tunggakan TPP bulan Desember akan ditunda terlebih dahulu, karena Pemda akan memprioritaskan pembayaran gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR).
“Untuk tunggakan TPP bulan Desember akan ditunda terlebih dahulu, karena Pemda akan memprioritaskan pembayaran THR,” jelas Cen.
Cen Sui Lan menambahkan bahwa pemerintahannya akan terus memperhatikan hak-hak ASN, dengan catatan bahwa ASN harus bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Setiap profesionalisme kerja akan dibayar secara profesional pula,” tegasnya.
Cen juga mengajak seluruh ASN di Natuna, khususnya tenaga kesehatan, untuk lebih memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami efisiensi. Sehingga, beberapa kebijakan harus diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan harapan.
“Saya minta seluruh ASN memahami, beri saya waktu untuk mempelajari setiap permasalahan dan memperbaiki birokrasi daerah,” tambahnya.
Selain itu, Cen juga mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang melakukan audit terhadap seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk tahun anggaran 2024.
“Laporan hasil pemeriksaannya (LHP) akan diserahkan kepada saya pada akhir bulan Maret 2025. Dari laporan tersebut, akan terlihat dan tercatat seluruh hasil audit. Beberapa OPD akan ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi BPK, termasuk mengaudit hutang Rp 188 miliar, dari mana saja sumbernya. Semua hasilnya akan tercatat dan terdokumentasi,” pungkasnya.
Aksi damai yang digelar di halaman kantor Bupati Natuna diikuti sekitar 380 orang dari total 724 tenaga kesehatan di Natuna.
Para Nakse berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi nyata terkait masalah yang dihadapi dan memastikan hak-haknya terpenuhi dengan tepat. (fadli)
