AlurNews.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan tidur guna mempercepat pembangunan dan menarik investasi.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri pelantikan Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (14/3/2025). Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih ketat agar lahan di Batam tidak terbengkalai.
“Saya tidak ingin ada lahan yang hanya dibayar 10 persen karena itu belum menunjukkan keseriusan berinvestasi. Minimal harus 50 persen,” tegasnya.
BP Batam saat ini tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka) BP Batam yang akan mengatur pemanfaatan lahan. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah menaikkan kewajiban pembayaran awal bagi pemegang lahan.
Amsakar juga menginstruksikan bagian pengelolaan pertanahan BP Batam untuk menelusuri pemegang lahan yang baru membayar 10 hingga 15 persen. Menurutnya, pengusaha yang serius harus berani menambah modalnya agar lahan tidak dibiarkan menganggur.
Selain itu, BP Batam akan menarik kembali lahan yang tidak dimanfaatkan dalam satu hingga dua tahun.
“Jika dalam satu hingga dua tahun lahan tersebut tidak dimanfaatkan, kami akan menariknya kembali agar lebih produktif,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Amsakar optimistis Batam dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 9,5 hingga 10 persen berkat keunggulannya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone).
“Batam punya fasilitas khusus seperti bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PBMn), dan bea masuk. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menarik investasi,” pungkasnya. (red)
 Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan lahan tidur){kind=link}