AlurNews.com – Sejumlah kontraktor, konsultan, dan penyedia jasa yang tergabung dalam Aliansi Penyedia Jasa Konstruksi Natuna (APJKN) melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (17/3/2025).
Para pengunjuk rasa melakukan konvoi dari Pantai Piwang menuju kantor Bupati Natuna menggunakan 2 mobil pikap, 3 lori, dan puluhan kendaraan roda dua.
Salah satu Koordinator aksi, Ade Wahyudi, mengatakan kedatangan pihaknya untuk menuntut hak terkait kontrak menyelesaikan kerjaan, serah terima, dan jaminan pemeliharaan yang sudah selesai, pada tahun lalu.
“Kami menyadari kondisi Natuna tidak baik-baik saja, keuangan daerah sedang bermasalah. Meskipun demikian, kami meminta agar pemerintah memperhatikan kami untuk menyambung hidup, apalagi Lebaran sebentar lagi, karena sudah banyak yang kami jual dan gadai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kontraktor bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki gaji bulanan, sehingga pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dapat segera mengambil keputusan terkait penyelesaian masalah ini.
“Selain itu, kami juga meminta Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan untuk lebih memperhatikan Natuna, karena Natuna sangat bergantung pada transfer dana pusat, sekaligus sebagai daerah perbatasan,” tambahnya.
Ade Wahyudi memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak digubris, pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar dan menempuh jalur hukum, karena Pemda dinilai telah wanprestasi.
“Mungkin pekerjaan yang sudah kami lakukan akan kami segel dulu. Kami sudah terdesak, Pak Wakil, dan kami juga sudah menunggak gaji karyawan selama tiga bulan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menerima para pengunjuk rasa dan menyatakan bahwa keluhan para pengunjuk rasa akan ditampung.
“Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Pemda bukan tidak peduli, tapi situasi keuangan kita saat ini memang tidak baik, bukan hanya di Natuna, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Jarmin.
Ia menjelaskan bahwa saat ini dana yang tersedia untuk Natuna masih berada di pusat sebesar Rp79 milyar dan Rp17 milyar lebih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Angka itu memang sudah ada, tapi dana tersebut belum ditransfer pusat dan provinsi ke Natuna. Kami harap bisa dipahami, begitu dana tersebut turun, kami akan mempertimbangkan hak-hak dari kawan-kawan kontraktor dan rekan-rekannya,” ungkapnya.
Jarmin menambahkan bahwa meski situasi sulit, Pemkab Natuna belum bisa mengambil keputusan segera.
“Kami tahu perasaan kawan-kawan, namun saat ini kami belum bisa mengambil keputusan. Kami akan diskusikan masalah ini, tampung, dan informasikan kepada Bupati,” ujarnya.
Lanjut salah satu koordinator aksi, Randa mengatakan, pihaknya meminta kepastian ketika ada uang masuk seperti yang dikatakan Rp 17 miliar lebih maka pihaknya meminta untuk segera dibayarkan.
“Kami meminta agar uang ini di fokuskan untuk membayar hutang pihak ketiga, jangan sampai nanti masuk uang dibayarkan untuk yang lain,” ucap Randa. (fadli)
